RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru diminta untuk menunda seluruh pengadaan barang dan jasa serta penandatanganan kontrak yang pendanaannya berasal dari dana transfer ke daerah pada tahun anggaran 2025.

Penundaan ini sejalan dengan Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang mengacu pada arahan Presiden terkait pelaksanaan anggaran untuk transfer ke daerah tahun 2025.

Surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mul Indrawati pada 11 Januari 2025 tersebut, mencantumkan ketentuan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota diminta untuk menunda proses pengadaan barang dan jasa hingga Peraturan Menteri Keuangan terkait besaran dana transfer ke daerah ditetapkan.

Penjabat Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat edaran tersebut dan memutuskan untuk menunda pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana transfer. "Penundaan ini berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk di Pekanbaru, dan akan berlangsung hingga Walikota Pekanbaru yang baru dilantik," ungkap Roni pada Senin (13/1/2025).

Meski demikian, Roni menegaskan bahwa kegiatan rutin yang tidak berkaitan dengan pengadaan tetap berjalan seperti biasa, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemko Pekanbaru memastikan tidak ada proses pengadaan atau penandatanganan kontrak barang dan jasa yang dilakukan.

"Saat ini, memang tidak ada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan," tutupnya. (*)