RIAUIN.COM – Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru kembali mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru. Kali ini, rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tersebut diduga menelantarkan pasien dengan kondisi patah tangan.

Kenny Rosman, warga Rumbai Timur, datang ke RSD Madani pada Selasa pagi (7/01/2025) untuk mendapatkan pengobatan melalui program Universal Health Coverage (UHC). Namun, ia tidak langsung mendapatkan penanganan medis.

"Kami sempat ditolak, karena pihak rumah sakit mengatakan tidak bisa segera melayani pasien UHC. Meskipun saya warga Pekanbaru, mereka menyarankan agar saya dirawat terlebih dahulu di Puskesmas sebelum dirujuk ke RSD Madani," ujar Kenny.

Setelah keluarganya menghubungi Dinas Kesehatan (Dinkes) Pekanbaru, Kenny akhirnya mendapat perawatan pertama di RSD Madani, di-rontgen, dan diminta untuk menunggu dokter spesialis. Namun, ia diberitahu bahwa dokter spesialis sedang cuti dan tidak ada penanganan lebih lanjut.

"Kami minta ditangani oleh dokter umum, tetapi setelah menunggu hingga sore, kami justru disuruh ke rumah sakit lain. Kejadian ini sangat mengecewakan," tambahnya.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD Pekanbaru, Zulkardi, menilai pelayanan di RSD Madani sangat memprihatinkan. Menurutnya, seharusnya rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap seperti RSD Madani bisa melayani pasien, termasuk pasien dengan program UHC, yang merupakan hak seluruh warga Pekanbaru.

"Ini bukan pertama kalinya, sebelumnya pada akhir Desember 2024, ada kasus seorang pasien bernama Lolya yang meninggal dunia karena terlambat mendapat penanganan di RSD Madani. Kasus ini semakin memperburuk citra rumah sakit ini," kata Zulkardi.

Zulkardi menegaskan, sebagai rumah sakit pemerintah, RSD Madani seharusnya menjadi teladan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

"Ini adalah preseden buruk. Kami menilai manajemen RSD Madani tidak berjalan dengan baik, dan banyak warga yang mengeluh tentang pelayanan di sana. Program UHC itu untuk seluruh warga Pekanbaru, bukan hanya untuk keluarga pejabat," tegasnya.

Selain itu, Zulkardi meminta agar Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat, segera mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSD Madani. Menurut Zulkardi, sejak dipimpin oleh Plt Direktur saat ini, sudah banyak kasus pelayanan buruk yang terjadi, seperti yang terungkap dalam Sidak Komisi III DPRD Pekanbaru beberapa waktu lalu.

"Kami mendesak Plt Direktur RSD Madani diganti, agar tidak ada korban lagi. Sudah saatnya Pj Walikota mengambil langkah tegas," pungkasnya. (*)