RIAUIN.COM - Trans Metro Pekanbaru (TMP) berhenti beroperasi mulai 3 Januari 2025 karena kekurangan pasokan BBM dan belum adanya anggaran untuk membayar bahan bakar tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel, menyampaikan rasa kecewa atas terhentinya layanan transportasi publik ini. Menurutnya, TMP seharusnya menjadi prioritas dalam pembiayaan, mengingat pentingnya transportasi massal di ibu kota provinsi.

“Ke depan, kejadian seperti ini tidak boleh terulang. Sebagai transportasi publik, layanan seperti TMP harus dikelola dengan baik dan teratur. Kami berharap pemerintah lebih serius dalam merencanakan dan memastikan keberlanjutan operasionalnya,” ujar Roni, Minggu (5/1/2025).

Roni juga menilai bahwa Kepala UPT Trans Metro Pekanbaru seharusnya lebih siap dalam merencanakan operasional TMP. Ia menekankan pentingnya negosiasi terkait pembayaran BBM dan pengelolaan anggaran jauh sebelum masalah muncul.

“Pembayaran BBM harusnya sudah dipikirkan dari awal, bisa saja disepakati pembayaran per bulan atau per tiga bulan. Kepala UPT harus mampu bernegosiasi dengan pihak ketiga, bukan hanya mengelola UPT, karena ini menyangkut kelancaran operasional dan layanan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai langkah lanjut, Roni menyatakan pihaknya akan segera memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru untuk menjelaskan perihal mogoknya bus TMP.

“Kami akan memanggil Dishub untuk mencari tahu penyebabnya. Ini masalah mendasar yang perlu dipecahkan agar tidak terulang. Jika perlu, evaluasi kepemimpinan Kepala UPT-nya,” tutupnya. (*)