RIAUIN.COM - Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru, yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, seharusnya menjadi pilihan utama bagi warga yang membutuhkan perawatan medis. Namun, banyak masyarakat yang lebih memilih berobat ke rumah sakit swasta, mengingat buruknya manajemen di rumah sakit milik pemerintah ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Tekad Abidin, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru. Menurutnya, meski fasilitas di RSD Madani sudah cukup baik dan seharusnya mampu bersaing dengan rumah sakit swasta, manajemen pengelolaannya sangat memprihatinkan.

"Fasilitas yang bagus seharusnya dapat mendatangkan pendapatan yang lebih baik bagi rumah sakit ini. Namun, jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, tentu itu akan menjadi masalah," ujar Tekad, Sabtu (28/12/2024).

Tekad juga mengungkapkan bahwa selama ini sering terjadi ketegangan antara manajemen rumah sakit dan tenaga medis. Meskipun menurut Direktur RSD Madani, para dokter, baik umum maupun spesialis, sudah siap kembali melaksanakan tugas mereka, namun masalah keuangan tetap menjadi kendala besar. Rumah sakit ini terjerat utang sebesar Rp 18 miliar kepada berbagai vendor, yang berdampak pada terganggunya operasional rumah sakit, termasuk pasokan obat-obatan.

"Dengan kondisi ini, operasional rumah sakit menjadi terhambat karena kebutuhan medis seperti obat-obatan dan peralatan lainnya tidak dapat dipenuhi," tambahnya.

Komisi III DPRD Pekanbaru berkomitmen untuk membantu meningkatkan kualitas RSD Madani dengan cara memperbaiki branding rumah sakit tersebut agar lebih diminati masyarakat. Tekad juga meminta agar pihak rumah sakit memberikan transparansi anggaran, mencakup kebutuhan riil serta jumlah SDM yang diperlukan.

"Jika mereka membutuhkan subsidi dari pemerintah, kami siap membantu. Namun, subsidi tersebut hanya untuk fase awal, karena tujuan akhirnya adalah agar RSD Madani bisa mandiri dalam jangka panjang," tegasnya. (*)