RIAUIN.COM - Komisi III DPRD Kota Pekanbaru melakukan kunjungan lapangan (Kunlap) ke sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani, Puskesmas Sidomulyo, dan Rumah Sakit Awal Bros Panam, pada Jumat (27/12/2024).

Wakil Ketua Komisi III, Tekad Abidin, menjelaskan bahwa kunjungan ke RS Awal Bros Panam bertujuan untuk memastikan warga Pekanbaru yang berobat di rumah sakit tersebut dapat memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) secara gratis hanya dengan menggunakan KTP Pekanbaru.

"Manajemen Awal Bros Panam sejauh ini tidak menerima keluhan, namun kami meminta agar mereka menawarkan program UHC terlebih dahulu kepada masyarakat. Dengan demikian, program ini menjadi alternatif pembiayaan bagi pasien yang datang berobat," ujar Tekad setelah melakukan kunjungan.

Tekad menambahkan, jika pasien memilih untuk tidak memanfaatkan program UHC, baru kemudian mereka dapat memilih untuk membayar secara mandiri. Namun, ia menekankan agar pihak rumah sakit lebih proaktif menawarkan layanan UHC kepada warga Pekanbaru.

Selain itu, Tekad juga menyoroti pentingnya pemenuhan kuota tenaga kerja lokal di RS Awal Bros, yang harus mencakup 60 persen dari total tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Ia meminta manajemen Awal Bros Panam dan Awal Bros Group untuk mengakomodasi tenaga kerja lokal, mengingat kualitas sumber daya manusia di Pekanbaru sudah cukup memadai.

"Untuk itu, kami minta agar mereka mematuhi Perda dengan merekrut 60 persen tenaga kerja lokal. Kami yakin SDM di Pekanbaru mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di rumah sakit," ujarnya.

Tekad juga mengimbau kepada seluruh Puskesmas di Pekanbaru untuk memasang banner yang menginformasikan bahwa warga dengan KTP Pekanbaru dapat berobat gratis melalui program UHC. Ia berharap informasi tersebut dapat menyebar luas agar tidak ada warga yang tidak tahu tentang keberadaan program UHC.

"Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mendepositkan dana Rp90 miliar untuk program UHC tahun 2025 kepada BPJS. Kami berharap dana ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Kami juga minta agar Puskesmas langsung memproses administrasi UHC BPJS bagi warga tanpa memberikan pilihan lainnya, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk pengobatan," pungkasnya. (*)