RIAUIN.COM– Ketidakpastian pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Rokan Hilir kian memicu keresahan. Ironisnya, di tengah tuntutan para PNS, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) justru mengagendakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Banda Aceh pada pekan depan.

Kondisi keuangan Pemkab Rokan Hilir yang carut-marut di penghujung tahun 2024 menjadi sorotan. Para PNS bahkan memasang spanduk protes di Kantor Bupati dan kantor BPKAD, menuntut pembayaran TPP, termasuk TPP ke-13 dan TPP THR, yang hingga kini belum terealisasi.

Di sisi lain, BPKAD Rokan Hilir mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengikuti Bimtek terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dijadwalkan berlangsung di Oasis Hotel, Banda Aceh, pada 17–21 Desember 2024. Biaya yang dibebankan kepada peserta mencapai Rp6,9 juta per orang, mencakup akomodasi, seminar kit, sertifikat, dan transportasi darat pulang-pergi.

Saat dikonfirmasi, Kepala BPKAD Rokan Hilir, Darwan, mengarahkan media untuk menghubungi Kepala Bidang Aset BPKAD sekaligus PPTK kegiatan, Azwin. Ia menjelaskan bahwa biaya Bimtek ditanggung sepenuhnya oleh peserta dan tidak menggunakan dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

“Biaya ditanggung OPD masing-masing, sedangkan kami hanya pelaksana. Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti temuan BPK, pencapaian indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, dan implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021,” jelas Azwin.

Terkait lokasi di Banda Aceh, Azwin mengungkapkan bahwa rencana awalnya di Malang, Jawa Timur, namun dialihkan ke Banda Aceh untuk efisiensi anggaran. “Saya lupa nama lembaga pelaksananya,” tambahnya.

Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur tentang regulasi pengelolaan BMD sekaligus menyelesaikan temuan BPK terkait aset daerah. Materi Bimtek meliputi strategi pencapaian MCP KPK dan penerapan sistem informasi aset berbasis teknologi.

Kegiatan akan dibuka oleh Kepala BPKAD Rokan Hilir dan menghadirkan narasumber dari BPKP serta Kemendagri. Azwin berharap setiap OPD mengirimkan dua peserta untuk mengikuti acara tersebut. -jon, rls