RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau gencar melakukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi demi menjaga stabilitas ekonomi daerah. Berbagai inisiatif, seperti pengawasan harga bahan pokok dan penguatan kerjasama dengan pihak terkait, telah diambil untuk meringankan beban masyarakat serta menjaga daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, dalam rapat tingkat tinggi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau, Selasa (10/12) di Pekanbaru.

M Job Kurniawan menjelaskan, langkah yang telah diimplementasikan Pemprov Riau antara lain adalah program gerakan tanam padi dengan memberikan bantuan benih dan pupuk untuk meningkatkan Indeks Produksi (IP) dan perluasan area tanam (PAT) seluas 6.000 hektare yang bersumber dari APBD Provinsi Riau.

Sejauh ini, alokasi tanam padi tersebut meliputi Kampar (678 hektare), Pekanbaru (5 hektare), Kepulauan Meranti (184 hektare), dan Siak (165 hektare) pada periode Januari hingga Juli 2023. Selanjutnya, pada periode Agustus hingga Oktober, dilakukan perluasan tanam padi di berbagai kabupaten, seperti Kuansing, Pekanbaru, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Pelalawan, Dumai, dan Siak.

"Pada bulan November-Desember, kami merencanakan perluasan tanam padi sebesar 381 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi," tambah M Job.

Selain itu, Pemprov Riau juga berkomitmen untuk meningkatkan luas tanam padi sebesar 2,75 persen pada tahun 2024, yang diperkirakan mencapai 71.793 hektare, naik dari 56.298 hektare pada tahun 2023.

Di sisi lain, untuk mendukung keberlanjutan pasokan bahan pangan, Pemprov Riau menginisiasi gerakan tanam cabai dan bawang merah, antara lain di Desa Karya Indah, Kampar, serta di sejumlah kabupaten/kota lainnya. Gerakan ini menyasar kelompok wanita tani dengan pemberian bibit cabai dan bawang merah, dan dijadwalkan untuk diperluas di berbagai wilayah lainnya pada tahun 2024.

“Di samping itu, kami juga melaksanakan pasar tani di 11 kabupaten/kota, serta pasar tani mobile di Pekanbaru untuk memutus rantai distribusi yang panjang dan mendukung promosi produk petani lokal," kata M Job.

Pemprov Riau juga terus melaksanakan operasi pasar murah di 74 titik, dengan komoditas yang mencakup beras, minyak goreng, gula pasir, telur, tepung terigu, serta cabai dan bawang. Hingga kini, operasi pasar sudah dilaksanakan di 46 titik.

Tak hanya itu, Pemprov Riau juga tengah mengembangkan kawasan cabai seluas 50 hektare di berbagai kabupaten untuk memastikan pasokan cabai tetap mencukupi. Sejauh ini, kawasan tersebut sudah mulai berproduksi dengan total hasil mencapai 200 ton.

Untuk mempercepat proses pengendalian inflasi, Pemprov Riau juga sedang mempersiapkan pendirian BUMD pangan yang tengah menunggu kajian kelayakan akademis. Pendirian BUMD ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas harga dan pasokan pangan melalui kerjasama antar daerah dan pembukaan toko pangan di pasar tradisional dan kecamatan.

"Semua upaya ini diharapkan dapat menekan inflasi dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat," tutup M Job. (*)