RIAUIN.COM- Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Ma'mun Solikhin memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Senin (4/11/2024). Rapat ini turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Provinsi Riau Parisman Ihwan.

“Rapat perdana ini bertujuan memperkenalkan anggota Komisi IV yang baru kepada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau sekaligus memperkuat koordinasi guna memaksimalkan urusan pemerintahan di bidang pembangunan,” ungkap Ma'mun Solikhin.

Dalam rapat ini, Ma'mun Solikhin didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Darmalis, dan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau Zulfadhli Alhamdi, serta Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, yaitu Manahara Napitupulu, Suyadi, Dodi Irawan, Samsuri Daris, Munawar Syahputra, Farida H Saad, Khairul Umam, Kasir, Muhtarom, Zulhendri, dan Jons Ade Nopendra.

“Tujuan rapat ini juga untuk mempererat sinergi antara Komisi IV dan Biro Administrasi Pembangunan, agar kami bisa lebih memahami peran dan tanggung jawab biro ini dalam mendukung pembangunan di Provinsi Riau,” kata Ma'mun Solikhin.

Hadir dalam rapat ini, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau Muhammad Firdaus, beserta jajarannya.

“Rapat ini sangat penting karena menjadi ajang bagi anggota baru Komisi IV untuk memahami lebih dalam tentang biro dan bagaimana tugasnya berhubungan dengan pembangunan daerah,” tambahnya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau, Muhammad Firdaus, menyambut baik pertemuan ini dan optimis bahwa sinergi yang terjalin akan membawa manfaat besar bagi Provinsi Riau.

“Saya sangat menghargai kesempatan ini. Dengan koordinasi yang baik, kami berharap dapat mendukung pencapaian pembangunan yang lebih maksimal di Provinsi Riau,” kata Muhammad Firdaus.

Dia juga memaparkan tugas pokok dan fungsi biro pembangunan yang membantu tugas asisten pembangunan dan juga pimpinan lainnya seperti sekda dan gubernur.

“Terutama dalam menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan,” jelasnya. -adv