Niken Dwijayanti dari Advokasi Pemagangan Kemenaker mengatakan kolaborasi semua pihak diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat, cerdas, terampil, adaptif, kreatif, inovatif dan bermartabat.

"Masalah ketenagakerjaan selain diselesaikan hanya oleh Kemenaker juga perlu kolaborasi antara pelaku usaha dan industri. Selain itu program magang ini juga bermanfaat untuk perusahaan, bisa mendapatkan SDM kompeten dan siap kerja. Untuk itu kini Kemnaker telah mengerahkan anggaran ke seluruh provinsi untuk program magang termasuk untuk Riau.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan wilayah Panam, Kota Pekanbaru Rusdian Tezi mengatakan setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerja mereka sebagai peserta program jaminan perlindungan tenaga kerja milik pemerintah, sesuai UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Semua pekerja, mulai dari karyawan tetap, pekerja lepas dan pekerja asing yang telah bekerja selama minimal 6 bulan di Indonesia, wajib diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," katanya.

Program-program tersebut memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia secara formal dan informal karena bermanfaat meningkatkan kesejahteraan pekerja.(nal/antara).