Dikarenakan banyaknya dokumen yang harus diverifikasi, BPKP Riau bahkan meminta bantuan BPKP pusat untuk penambahan personel guna mengecek dokumen yang ada.

"Perhitungan kerugian negara itu harus mengecek satu per satu dokumen, verifikasi dengan orang yang bertanggungjawab sehingga memerlukan waktu. Saat ini masih berproses," lanjutnya.

Hingga kini, dikatakan Nasriadi, terkait perkara ini penyidik telah memeriksa 45 saksi dan akan terus bertambah. Puluhan orang tersebut terdiri dari PPTK, PPK, Kasubag verifikasi dan Tenaga Harian Lepas yang namanya dipergunakan untuk membuat rekening fiktif tempat mengalirnya dana yang diduga dikorupsi oleh orang tertentu.

Hingga saat ini belum ada tersangka dalam kasus tersebut, tetapi berdasarkan pihak yang bertanggungjawab yang telah diperiksa akan ada tersangkanya.(nal/antara).