RIAUIN.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, sejauh ini sudah melakukan berbagai upaya untuk mewujdkan Kota Bertuah bebas stunting atau kasus gangguan pertumbuhan pada anak akibat kurangnya asupan gizi. 

Penanganan kasus stunting sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah guna membangun generasi bangsa yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. 

Di Kota Pekanbaru, pencegahan dan penanganan stunting di bawah kepemimpinan Pj Walikota Risnandar Mahiwa, dilakukan dari hulu yang memerlukan sinergisitas dari seluruh stakeholder terutama yang tergabung dan konvergensi penanganan stunting dan juga seluruh masayakat bahkan remaja dan orang tua yang merupakan salah satu potensi resiko stunting. 

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasuton yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baru-baru ini menyebutkan, ada beberapa hal pemicu terjadinya kasus stuntung di wilayah setempat. 

Antara lain akibat rendahnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan sehingga nutrisi yang masuk tidak optimal. 

Hal ini bisa terjadi karena pola makan, pola asuh, penyakit penyerta dan ekonomi. Selain itu juga karena masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi seimbang. 
"Ada juga di antaranya yang disebabkan sakit infeksi berulang, buruknya fasilitas sanitasi serta minimnya akses air bersih dan kurangnya kebersihan lingkungan," ucapnya didampingi Kepala Dinas Dalduk KB Drs. H. Muhammad Amin M.Si yang juga Sekretaris TPPS Kota Pekanbaru. 

“Inilah yang kita lakukan penyuluhan ke lapangan agar masyarakat mengetahui penyebab stunting ini," ulas Indra Pomi. 

Ia menyampaikan, sejak awal Pemerintah Pusat menginstruksikan daerah agar memprioritaskan penanganan stunting di daerah masing-masing, banyak aksi yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru. 
Aksi dimakdus seperti membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Kemudian melakukan audit kasus stunting dan pelaksanaan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS). 

“Untuk program ini (BAAS), kita melibatkan semua OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk juga jajaran Forkopimda untuk menjadi bapak asuh anak stunting. Pihak swasta dan BUMN juga turut kita libatkan. Sehingga penanganan stunting ini bisa berkelanjutan dan diatasi bersama," paparnya. 

Di samping itu, lanjut Indra Pomi, juga dilaksanakan pengawalan intervensi serentak, pendampingan kepada keluarga berisiko stunting dengan memberikan KIE, fasilitasi layanan rujukan, fasilitasi bansos, membentuk DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) serta menggelar Rembuk Stunting Kota Pekanbaru dan melaksanakan Mini Lokakarya di setiap kecamatan dalam upaya percepatan penurunan stunting. 

"Alhamdulillah, dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru, hasilnya kasus stunting di Pekanbaru sudah menurun," ungkapnya. 

Hasil prevalensi stunting di Pekanbaru di tahun 2013 lalu yang mencapai 34,7 persen, di tahun 2023 sudah turun menjadi hanya 8,7 persen. Angka ini berpedoman pada Riset Kesehatan Dasar, Survei Status Gizi Indonesia dan Survei Kesehatan Indonesia, sambung Indra Pomi. 

Berdasarkan data terakhir Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekanbaru, saat ini kasus stunting di Pekanbaru berjumlah 227 kasus. Dimana 165 kasus di antaranya diintervensi melalui pelaksanaan program BAAS. (*)