"Ancaman hukum bagi pemakai rumah dinas di luar kewenangan itu paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun," katanya.

Bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Sebelumnya, Juru Bicara KPK RI Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan hingga Kamis (1/8) sebanyak 32 rumah unit dinas yang diperkarakan, sudah dikembalikan. Dan sebagian sudah dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST). Satu unit lagi yang belum, yakni di Jalan Dwikora, Kota Pekanbaru.

Sedangkan untuk tanah kavling, masih ada dua kavling yang belum ditertibkan selain itu juga ada kendaraan dinas sebanyak tujuh unit yang belum dilaporkan untuk dikembalikan ke negara.

Seperti halnya rumah dinas di Jalan Sumatera dan di Jalan Ronggowarsito Kota Pekanbaru yang sebelumnya sempat dijadikan lokasi usaha kuliner namun saat ini sudah tutup karena telah diambil pemerintah.(nal/antara).