"Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmad Mujahiddin dengan penjara selama 9 tahun 6 bulan, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani," lanjutnya.

Selan itu, Akhmad Mujahidin juga dihukum membayar denda Rp200 juta subsidair 3 bulan. Hakim juga memberikan hukuman tambahan kepada Akhmad Mujahidin membayar uang pengganti  kerugian negara sebesar Rp7.367.767.483. 

"Satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Jika tidak mencukupi dapat diganti penjara selama 5 tahun," papar Rionov.

Tak hanya Mujahidin, hakim juga menghukum terdakwa lainnya, yaitu Bendahara Pengeluaran UIN Suska Riau, Veni Afrilya dengan pidana selama 7,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta atau diganti kurungan selama 3 bulan.
 
Atas vonis majelis hakim itu, Akhmad Mujahidin dan Veni Afrilya melalui Penasihat Hukumnya menyatakan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Hal serupa juga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelumnya, JPU Dewi Shinta Dame Siahaan dan Yuliana Sari dalam sidang yang digelar pada, Kamis (18/7) menuntut Akhmad Mujahidin selama 10,5 tahun  penjara, denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Dia dituntut membayar uang pengganti kerugian negara  Rp7.367.787.400,83 subsidair 5 tahun.

Sedangkan Veni Afrilya yang dituntut 8,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsidair 3 bulan  kurungan. Dia juga tidak dituntut membayar uang pengganti kerugian negara.

Diketahui, perkara yang menjerat kedua terdakwa bermula pada tahun 2019. Saat itu, UIN Suska Riau menganggarkan Dana BLU yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Perubahan terakhir, revisi kedelapan, dilakukan tanggal 9 April 2020 sebesar Rp123,67 miliar. Namun, perubahan DIPA BLU tersebut tidak diikuti dengan revisi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) definitif.

JPU mendapati, dari belanja BLU Rp122,69 miliar itu, terdapat pencairan senilai Rp7,61 miliar yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban dan tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain itu, pertanggungjawaban yang disampaikan Bendahara Pengeluaran juga tidak dilengkapi 
dengan Buku Kas Umum yang disahkan atas penggunaan uang dalam rangka keperluan belanja BLU.(nal/antara).