Kewenangan Kemenkumham Riau untuk melakukan pembinaan, namun ketika mereka berada di tahanan sulit untuk mendeteksi mereka untuk melakukan transaksi melalui kontak telepon atau perintah, saling bertukar informasi, kode untuk mengedarkan barang haram itu demi mendapatkan keuntungan. 

"Sebesar apapun usaha Kemenkumham Riau mencegah, mereka pasti tetap bisa berkomunikasi lewat handphone dan kunjungan/bezuk keluarga," katanya.

Karena itu  petugas lapas membutuhkan upaya pendekatan dengan perlakuan khusus disamping tugas berat lain dalam menghadapi jumlah WBP se-Riau per 06 Mei 2024 adalah 14.834 orang dari kapasitas tampung hanya 4.555 orang (over Kapasitas 326 persen), juga tidak sebanding petugas tersedia.

"Ibarat kucing masuk ke dalam Lapas yang akan keluar tetap kucing bukan kelinci. Stigma sebagai napi narkoba tetap melekat saat kembali ke masyarakat sehingga menjadi tanggungjawab dan kepedulian semua lapisan masyarakat untuk menekan kasus narkoba di Riau," katanya.

Budi meminta seluruh jajaran terus melakukan evaluasi karena ekspektasi masyarakat terhadap peran lembaga ini tinggi, sesuai dengan perkembangan informasi dan tekhnologi, cek juga pegawai dan WBP terlibat  judi online yang juga kian marak kini. 

Budi memaparkan perolehan penghargaan Peringkat I Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 kategori pagu besar dan peringkat II realisasi anggaran tahun 2023 di lingkungan Kanwil Kemenkumham se-Indonesia.  Penghargaan peringkat II terkait Pelaporan LHKPN, penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Riau sebagai peringkat "Menuju Informatif" kategori Badan Publik Instansi Vertikal di Provinsi Riau.

Perolehan rata rata nilai  Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kanwil Riau per 01 Juli 2024 sebesar 94,47 persen. Dan  29 dari 38 Satuan Kerja memiliki nilai IKPA 100. Selain itu pendaftaran kekayaan intelektual per 1 Juli 2024 mencapai 844 permohonan.(nal/antara).