RIAUIN.COM - Kinerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD) berstatus pelaksana tugas (Plt) dievaluasi Pemko Pekanbaru. Jika sangat dibutuhkan, maka seleksi jabatan OPD tanpa pejabat definitif itu bisa dibuka.

"Kami mengevaluasi kinerja tiga kepala OPD dengan dijabat pelaksana tugas (Plt). Kalau memang sangat dibutuhkan pejabat yang baru, nanti kami coba buka seleksi jabatan kepala OPD. Saat ini masih tahap perencanaan," kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution di Gedung Daerah Riau, Selasa (11/6/2024).

Jabatan kepala OPD berstatus Plt itu antara lain kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Di samping itu, Pj Wali Kota Risnandar Mahiwa juga memanggil kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani yang juga menjabat Plt Dinkes di rumah dinas Wali kota pada 10 Juni.

Pemko Pekanbaru segera menggelar seleksi untuk mengisi kekosongan jabatan tiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pasalnya, jabatan tiga kepala OPD itu masih dijabat pelaksana tugas (Plt) oleh pejabat lain.

Tiga jabatan kepala OPD yang tengah dijabat Plt di antaranya, kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kepala DLHK sebelumnya diberi sanksi penurunan jabatan karena kinerja tak sesuai harapan.

Sedangkan kepala Dinkes sebelumnya minta pindah ke Pemprov Riau. Terakhir, kepala Badan Kesbangpol sebelumnya sudah pensiun pada 1 Juni 2024.

"Kami sedang mengevaluasi kinerja dahulu. Nanti, kami lihat kinerja mereka," kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Jumat (7/6/2024).

Saat ini, kepala daerah masih fokus pada evaluasi kinerja pejabat di masing-masing OPD. Jabatan kepala OPD yang dijabat Plt bisa saja tidak maksimal.

"Untuk itu, kami juga berencana akan membuka seleksi jabatan tersebut agar segera punya pejabat definitif. Kalau Plt, mungkin tidak fokus. Tentu, kami akan isi dengan pejabat definitif," ucap Indra Pomi. (*)