"KPU Riau akan langsung rapat internal via daring untuk merespon putusan MK tersebut, selanjutnya mengagendakan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan  untuk membahas rencana pelaksanaan PSU di beberapa daerah tersebut," katanya.

Ia berharap pelaksanaan putusan MK tersebut berjalan lancar terutama PSU dan meminta dukungan masyarakat terutama di wilayah yang PSU.

"KPU Riau memohon dukungan para pihak agar pelaksanaan PSU berjalan lancar, adil, damai, dan bertanggung jawab," tambahnya.

Diberitakan, MK sudah memutuskan terkait perkara PHPU terhadap 8 perkara yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Dimana dari 8 perkara yang masuk ke KPU Riau itu dalam putusan MK terdapat 4 perkara dikabulkan permohonannya dan 4 perkara ditolak permohonannya oleh majelis MK.

Adapun perkara PHPU yang dikabulkan adalah:

1. Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Inhu 1 TPS yakni TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5, batas waktu 30 hari.

2. Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Kepulauan Meranti 1 TPS yakni TPS 002 Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 4, batas waktu 30 hari.

3. Pemungutan Suara Ulang di Kota Dumai 2 TPS yakni TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan dan TPS 07 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, batas waktu 30 hari.

4. Putusan Nomor perkara 247 memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Rohul.

Adapun empat perkara yang ditolak MK sebagai berikut, permohonan Partai Perindo di Rohil, Partai PAN di Kabupaten Rohul, Calon anggota DPD Edwin Pratama Putra dan calon Anggota DPR RI Idris Laena (Golkar) di wilayah Riau 2.(nal/antara).