RIAUIN.COM- Pergeseran jalan masuk ke Jembatan Parit Atmo di Jalan Lintas Pesisir Batu 4 Rokan Hilir diperkirakan ada kaitannya dengan eskalasi politik jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Hal itu dikatakan Anggota DPRD Provinsi Riau, Zulkifli Indra menyusul aksi Bupati Rohil Afrizal Sintong meninjau kondisi jembatan yang sudah dibangun 14 tahun lalu.

Menurut tokoh masyarakat Rohil ini, jembatan yang dibangun tahun 2010 lalu itu sebelumnya sudah dibutakan berita acara serah terima dari kontraktor ke Pemkab Rohil. Proyek tersebut juga telah diaudit oleh BPK RI dan dinyatakan tidak ada masalah.

"Berita acaranya sudah selesai, mengapa diungkit lagi, proyek ini kan sudah diperiksa, bahkan jika tidak salah proyek ini juga telah diaudit BPK, mengapa setelah 14 tahun kemudian ini diungkit-ungkit lagi. Persoalan ini jangan- jangan ada kaitannya dengan eskalasi politik Pilkada di Rohil 2024, hal seperti ini jangan dibiasakan, tidak elok dan tidak baik," ujarnya.

Salah seorang kontraktor di Rokan Hilir yang sudah lama berkecimpung dalam pembangunan di Negeri Seribu Kubah ini menyebutkan adanya pergeseran di Jembatan Atmo, lebih disebabkan adanya abrasi. Bakan Pemkab Rohil sejak selesai proyek pembangunan tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jembatan.

"Hitung-hitungan saja, adanya pergeseran pada jalan di jembatan ini, karena abrasi, juga tidak adanya pemeliharaan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.  Besi-besi di bawah jembatan itu juga sudah banyak dicuri, jadi kalau mau melihat jembatan ini, lihat di bawahnya, jangan lihat di atasnya saja," kata kontraktor ini.

Dirinya juga mengatakan, jika ada dana pemeliharaan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, kerusakan-kerusakan pada infrastruktur ini dapat diperbaiki. Karena itu jangan disalahkan kontraktor yang sudah selesai membangun, tanpa melihat ada juga kesalahan dari pemerintah dalam pemeliharaan aset," katanya lagi.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Rokan Hilir, H Ijas Kori SE saat ditanyakan fungsi DPRD Rokan Hilir sebagai badan pengawas menyayangkan Pemkab Rohil tidak ada mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan aset daerah.  

"Ya, Jembatan menuju perkantoran Batu 6 dan sekaligus merupakan jalan lintas masyarakat pesisir dari kota menuju Kecamatan Pekaitan dan Kubu ini juga tidak ada dana pemeliharaan. Setahu, saya tidak ada anggaran pemeliharaan. Semestinya pemerintah mengalokasikan dana pemeliharaan untuk infrastruktur yang dibangun. Dan tugas kami sebagai legislatif sebagai pengawasan tentu mengawasi anggaran ini tepat sasaran," ujarnya. -vie