Ramlah hanya mengatakan, kalau anggaran perjalanan dinas di DPRD Kampar termasuk yang terendah di Provinsi Riau.

"Ndak usah ditanya tentang itu, anggaran perjalan dinas di DPRD Kampar termasuk rendah bila dibanding anggaran perjalanan dinas di DPRD lain di Riau," ujar Ramlah tanpa merinci angka perbandingan antara DPRD Kampar dengan DPRD lain di Riau yang dia maksud.

Menurut Dedi Osri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KPK-Nusantara Kampar, semestinya para anggota DPRD memahami kondisi rakyat saat ini. Di mana sebut dia, situasi yang dihadapi masyarakat sangat berat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, angka kemiskinan ekstrem di Kampar mencapai hampir 1.5000 jiwa. Meskipun saat ini data itu diklaim oleh Pemkab Kampar sudah nol persen.

"Di mana hati nurani anggota Dewan? Mereka itu kan adalah wakil rakyat. Mereka seharusnya ikut berempati dengan kondisi rakyat Kampar saat ini. Angka kemiskinan di Kampar masih tinggi, yakni mancai 7,04 persen atau sekitar 63 ribu warga Kampar masih berada di bawah garis kemiskinan," beber Dedi. Untuk itu, ia meminta para anggota dewan mengesampingkan kemewahan untuk diri mereka sendiri demi kepentingan rakyat yang mereka wakili.

Sebagai rakyat, Dedi mengaku kecewa dengan sikap para anggota dewan yang tidak berempati dengan kondisi rakyat. Katanya, para wakil rakyat semestinya memprioritaskan uang APBD yang ada untuk program pengentasan kemiskinan yang tengah membelit rakyat.

"Kecuali kondisi rakyat dan daerah kita telah membaik, itu pun mereka tidak patut bermewah mewah dengan uang APBD," kata Dedi.

DPRD Kampar saat ini memang sedang ramai disorot masyarakat. Sebelumnya DPRD Kampar disorot lantaran menganggarkan uang miliran rupiah pada 2022 lalu untuk pengadaan Gadget mewah bagi 45 anggota dewan termasuk Gadget untuk beberapa pejabat penting di Sekretariat Dewan (Setwan).

Berdasarkan penelusuran wartawan, Gadget mewah ini per unitnya berharga senilai 26 juta lebih. Disebutkan, tujuan pembelian smartphone mewah adalah untuk menunjang kinerja para wakil rakyat.

Berdasarkan pantauan wartawan selama beberapa waktu di gedung legislatif rakyat Kampar di kawasan Bukit Cadika, ditemukan beberapa anggota dewan tidak terlihat menggunakan handphone mewah yang dibeli dari uang rakyat tersebut.

Kemudian DPRD Kampar juga disorot lantaran menganggarkan uang 884 juta lebih untuk membeli pakaian adat bagi 45 anggota dewan termasuk untuk para pasangan mereka. Meskipun hal itu telah diluruskan oleh Ramlah.

Ramlah menyebut anggaran 884 juta tersebut untuk membeli pakaian adat sebanyak 364 pasang. Dengan rincian 182 pasang untuk dewan periode 2019-20214 dan 182 pasang untuk anggota dewan periode 2024-2029. Ditambah pula saat ini isu anggaran perjalan dinas anggota dewan sangat besar, yaitu disebut-sebut mencapai 53 miliar.-naz