RIAUIN.COM - Indonesia saat ini darurat sindikat Tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO). Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat lebih dari 9 juta warga Indonesia menjadi pekerja migran (PMI) di luar negeri.
Dari jumlah itu, sebanyak 4.868.720 orang tercatat dalam data BP2MI, selebihnya berangkat secara ilegal bahkan melalui sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Brigjen Dayan Victor Imanuel Blegur menjelaskan, penempatan PMI terbanyak berada di Malaysia yakni sebanyak 1.362.492 orang disusul Hongkong sebanyak 965.101 orang dan di Arab Saudi 454.926 orang. Selain itu, sebanyak 23.301 orang ditempatkan melalui kerjasama government to government di Korea Selatan, Jepang dan Jerman.
Kata dia, Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat PMI ilegal. Hingga empat tahun terakhir, per Desember 2023 tercatat 644.297 orang pekerja migran dari Indonesia yang telah bekerja di luar negeri.
"Berarti ada sekitar setengahnya (4 juta lebih) pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur dan tidak terdata di sistem kami," kata Dayan, usai menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka penanganan dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di lintas perbatasan laut, Pekanbaru, Senin (4/12/2023).
Untuk mencegah maraknya human trafficking atau TPPO, BP2MI saat ini gencar melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait. Tujuannya, agar masyarakat lebih memahami dampak buruk dari TPPO dan tidak mudah menerima iming-iming gaji besar di luar negeri dari para sindikat.
"Kita memberikan informasi kepada masyarakat supaya mereka berangkat (ke luar negeri jadi PMI, red) secara prosedural dan ikuti aturan yang ada. Kita berharap masyarakat jangan sampai terbujuk rayu oleh para sindikat. Sisi lain, kita juga menyampaikan bahwa ada penempatan yang legal untuk PMI ke luar negeri sesuai dengan kompetensinya," jelasnya.
Namun, kata Dayan, pihaknya juga mewaspadai dan memerangi sindikat TPPO yang berusaha memanfaatkan situasi lemahnya perekonomian masyarakat untuk dijadikan PMI ilegal.
"Kami berkolaborasi dengan semua kementerian lembaga termasuk dengan aparat penegak hukum, Polri dan TNI untuk melakukan upaya pencegahan.-dnr
Berita Lainnya
KPK Buru Sisa Rp1 Miliar Uang Petani Sawit Kuansing, Asisten I Kembali Diperiksa
Perkuat Keandalan Listrik Riau, PLN Ganti CT 150 kV di GI Balai Pungut
OTT Kuansing: Warganet Desak KPK Seret Tersangka Baru di Kasus Suap Jabatan dan Lahan
Perjuangan Sejak Jadi Wabup Terwujud, Proyek Sekolah Rakyat Kuansing Besutan Mukhlisin Capai 82 Persen
Bupati Kuansing Suhardiman Amby Ditahan KPK, Netizen Soroti Pernyataan Lama 'Siapkan Tiang Gantungan'
PLN Nyalakan Harapan, Puluhan Pelajar MTsN 2 Payakumbuh Terima Beasiswa Cahaya Pintar dan Edukasi Bahaya Listrik
KPK Buru Sisa Rp1 Miliar Uang Petani Sawit Kuansing, Asisten I Kembali Diperiksa
Perkuat Keandalan Listrik Riau, PLN Ganti CT 150 kV di GI Balai Pungut
OTT Kuansing: Warganet Desak KPK Seret Tersangka Baru di Kasus Suap Jabatan dan Lahan
Perjuangan Sejak Jadi Wabup Terwujud, Proyek Sekolah Rakyat Kuansing Besutan Mukhlisin Capai 82 Persen
Bupati Kuansing Suhardiman Amby Ditahan KPK, Netizen Soroti Pernyataan Lama 'Siapkan Tiang Gantungan'
PLN Nyalakan Harapan, Puluhan Pelajar MTsN 2 Payakumbuh Terima Beasiswa Cahaya Pintar dan Edukasi Bahaya Listrik