Indragiri Hilir - Komisi IV  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) lakukan hearing bersama Baznas Inhil di ruang rapat Komisi IV DPRD Inhil jalan Subrantas, Senin (28/08/2023).

Kegiatan itu dilakukan dalam rangka membahas terkait dugaan tidak transparannya pengelolaan dana Baznas dan tutupnya toko Z Tembilahan oleh Baznas Inhil.

Dikutip dari Posmetro Indragiri, Ketua Komisi IV DPRD Inhil Samino mengatakan kita melaksanakan rapat hari ini dengan pihak Baznas berkaitan dengan adanya surat dari Mahasiswa PMII tentang kinerja baznas Inhil.

"Hari ini kita panggil baznas, ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang mungkin secara jawaban karena mengarah kepada Toko Z yang kebetulan managernya tidak hadir karena ada keperluan lain. Sehingga rapat tidak bisa kami lanjutkan sampai tuntas," ungkapnya.

Dikatakan lagi, karena dari pihak baznas pun tidak bisa memberikan keterangan secara mendetail berkait dengan toko Z. Sehingga begitu juga dengan ketua Baznas Inhil yang saat ini berhalangan hadir.

"Kita tidak bisa melanjutkan rapat ini akan tetapi kita jadwalkan lagi dalam waktu dekat ini kita hadirkan ketua Baznas Inhil dan juga manager toko Z. Sehingga nanti dari kawan-kawan PMII bisa lebih bertanya, lebih mendetail dalam bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi toko Z yang ada di Inhil yang di kelola oleh Baznas Inhil," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Inhil, melalui Wakil  ketua I Bidang Pengumpulan Zakat, Dr Junaidi SHI, M Hum menambahkan hari ini kami mendapatkan undangan kehormatan dari Komisi IV DPRD Inhil dan juga bersama pengurus cabang PMII Inhil.

"Terkait dengan persoalan baznas yang cukup menarik untuk di berikan masukan kepada kami atas nama baznas inhil terkait dengan program-program yang di luncurkan salah satunya adalah toko Z yang saat ini stop of name dalam rangka untuk di (di Audit) semuanya untuk melakukan perhitungan-perhitungan apakah toko tersebut akan kita lanjutkan atau malah kita hentikan untuk beberapa waktu dalam rangka untuk menemukan formula baru," tambahnya.

Ditambahkan lagi, hal hal lain saya kira lebih banyak berkembang kepada persoalan soalan pengumpulan dimana kita di inhil ini bahwa pengumpulan zakat itu mayoritas dari aparatur sipil negara yang ada di seluruh kabupaten yang ada dalam wilayah 20 kecamatan. Maka dalam proses pemberian bantuan zakat itu.

"Tidak bisa fokus  jadi jangan salah persepsi kenapa ada  bantu dari jauh seperti kuala selat dan lain-lain. Karena disitu ada asas keadilannya sebab yang berzakat bukan hanya orang kota," tutupnya. (adv)