Timbalan Ketua Umum DPH LAMR, Datuk H Tarlaili mengungkapkan, untuk mencari solusi, LAM Riau meminta PT DSI melihat persoalan ini secara jernih dan mengembalikan hak masyarakat di 3 kecamatan  tersebut. 

"Mari lihat persoalan tersebut dan merunut dari awal agar persoalan ini tidak berkepanjangan sampai ke anak cucu. Sengketa lahan di Provinsi Riau ini adalah yang terbesar di Indonesia. Pemerintah harus segera menyelesaikan dengan segera jika kita mau melihat kedamaian di sana. Power itu-kan ada di pemerintah bukan di koorporasi," kata Datuk H Tarlaili. 

Sementara, Sekum DPH LAM Riau Datuk H Jonnaidi Dasa menambahkan, bahwa pihaknya sangat peduli dan prihatin atas lahan di Riau. Menurutnya, banyak korporasi yang membuka lahan dan tumpang tindih dengan tanah milik masyarakat.

"Kita sangat prihatin melihat keadaan lahan di Riau ini. Ada banyak koorporasi membuka lahan tampa mempedulikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Hutan Riau yang di punah-ranahkan itu bermodalkan Izin Pelepasan Hutan dan kemudian Izin lokasi dan beralih fungsi lahan menjadi perkebunan, anehnya mereka tidak punya HGU (Hak Guna Usaha)," tuturnya.

Menyikapi persoalan petani sawit di 3 kecamatan ini, LAM Riau akan turun ke lokasi bertemu masyarakat adat di sana.

"Sebagai lembaga adat akan tetap bersama masyarakat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan tempatan. Kami juga mengimbau aparatur kepolisian untuk menjaga jangan sampai terjadi bentrokan di lokasi yang mengakibatkan korban. Kami mendengar dari keterangan masyarakat yang mengadu bahwa mereka menanam sendiri sawit tersebut, tapi tidak dapat menikmati hasilnya karena diambil oleh PT DSI," pungkasnya.-dnr