Perlu diketahui, kasus ini dilaporkan oleh  Yayasan Anak Rimba Indonesia (Arimbi) pada Juli 2022 lalu ke Ditreskrimsus Polda Riau. Dalam laporannya, Arimbi menduga RSUD Rokan Hulu telah melanggar ketentuan Pasal 59, Pasal 95 dan Pasal 102 UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena beroperasi tanpa dilengkapi izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah medis. 

RSUD Rokan Hulu juga diduga telah melakukan tindakan Dumping Limbah Medis yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 24 UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, Arimbi juga menduga RSUD Rokan Hulu tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kepala Suku Yayasan Anak Rimba Indonesia (Arimbi), Mattheus Simamora, beberapa waktu lalu menjelaskan, sebelum membuat laporan, pihaknya telah menurunkan tim ke lokasi pada Rabu, 22 Juni 2022 lalu. Kala itu pihaknya menemukan sejumlah fakta menyangkut limbah medis tersebut.

"Pertama, RSUD Rokan Hulu diduga tidak memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah medis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, RSUD Rokan Hulu menempatkan limbah medis (limbah padat) pada bangunan bekas tempat garasi mobil ambulance RSUD Rokan Hulu yang ditutupi plastik atau terpal dan bersebelahan dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Pasir Pengaraian Rohul," ucapnya.-dnr