"Ada beberapa rekomendasi terkait peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap kepesertaan para pekerja, adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain yakni melakukan sosialiasi terhadap Badan  Usaha, Asosiasi, Kementerian dan Lembaga," kata Meilinda.

Selanjutnya, membangun kemitraan dalam memberikan dukungan bagi perluasan rekrutmen peserta, dalam hal kepatuhan pendaftaran pekerja oleh badan usaha dan kepatuhan pembayaran iuran. Dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melaksanakan usulan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan jaminan sosial nasional.

Kemudian, menyampaikan saran dan pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan maupun perbaikan program pada masa yang akan datang.

"Kejaksaan selaku pengacara negara terus memberikan dukungan kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran dan menekan tunggakan. Hal ini dilakukan melalui pemberian Bantuan Hukum kepada BPJS Kesehatan selaku pemberi kuasa baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi," pungkasnya.(*)