RIAUIN.COM- Peran perempuan tak pernah habis dibicarakan dalam berbagai tema diskusi. Sama halnya ketika TVRI Riau menggelar diskusi dalam program Dialog  Riau Cemerlang, di Studio 2 TVRI Riau, Selasa (5/9/2023) sore.

Acara dialog yang dipandu Muhammad Rizal itu mengangkat tema Peran Perempuan dalam Pemilu dihadiri nara sumber Koordinator Divisi Sosialisasi Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) Provinsi Riau, Fitri Heriyanti, Komisioner KPU Kota Pekanbaru, Yeli Nofiza dan Komisioner Bawaslu Kota Pekanbaru, Reni Purba.

Dikatakan Fitri, sebagai organisasi penggiat Pemilu yang bersifat nasional, PPI mendukung politik affirmatif perempuan, sehingga semakin banyak kaum perempuan yang aktif dalam kegiatan politik. Peran perempuan dalam Pemilu harus dilihat dari sejauh mana politik affirmatif perempuan itu memihak kepada perempuan, terutama keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dalam Pemilu.

“Apakah partai politik sudah mengakomodir kebijakan affirmatif 30 persen keterwakilan perempuan sudah terpenuhi atau tidak,” ujarnya.

Fitri yang pernah menjabat sebagai komisioner di Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kota Pekanbaru itu mengatakan, jika kebijakan affirmatif perempuan betul-betul dipatuhi dalam setiap hajatan Pemilu, maka kaum perempuan akan semakin termotivasi untuk selalu meningkatkan kapasitas dirinya, sehingga bisa bersaing secara fair karena perempuan menduduki posisi yang setara secara politik  dengan kaum laki-laki.

Masalahnya, pendidikan politik yang menyasar kaum perempuan masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pelibatan perempuan dalam berbagai kegiatan pendidikan politik atau peningkatan kapasitas kaum perempuan. Bahkan, dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu, keterlibatan perempuan masih dirasa sangat minim, atau bahkan mungkin tidak ada.

Penyelenggara Pemilu dalam hal ini, KPU dan Bawaslu, kata Fitri,  memang sudah melakukan pendidikan politik dalam bentuk rapat koordinasi dan rapat teknis, baik kepada internal penyelenggara maupun kepada masyarakat umum. Namun, kegiatan tersebut masih sangat terbatas, karena kegiatan seperti itu dilakukan jika ada dukungan anggarannya, baik melalui APBN maupun APBD. Padahal, sesungguhnya  penyelenggara Pemilu bisa melakukan inprovisasi kegiatan, meskipun tidak disupport anggaran.

Fitri menilai, mestinya penyelenggara Pemilu memberikan ruang yang lebih luas kepada kaum perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, baik dalam kegiatan pendidikan pemilih maupun dalam kegiatan pengawasan partisipatif.  

“Segmen-segmen apa yang harus dikuatkan, karena bisa jadi, berbeda komunitas akan berbeda pula kebutuhan yang harus dikuatkan. Seyogyanya,  banyak orang yang bisa terlibat dalam peningkatan kapasitas, baik melalui pola kerjasama atau pola-pola lainnya. Hal ini penting, karena karena sejatinya, pendidikan politik bagi masyarakat adalah tanggung jawab bersama, sehingga kita bisa saling bahu-membahu dalam melaksanakannya,” ujarnya.

PPI adalah lembaga yang salah satu tujuan pendiriannya adalah untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Saat ini, PPI punya ruang gerak yang agak terbatas, karena sifatnya adalah swadaya.

Namun demikian, PPI tetap berupaya hadir untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Outputnya, Pemilu berlangsung secara damai, jujur dan adil, serta semakin berkualitas.

Dalam sesi terakhir diskusi tersebut, Fitri menyampaikan pesan kepada semua masyarakat, terutama kepada kaum perempuan di Provinsi Riau, agar aktif pada berbagai wadah organisasi, sehingga dapat melakukan peningkatan kapasitas, bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga bisa berkontribusi secara nyata dalam pelaksanaan Pemilu 2024 nanti. ***