Kata dia, PT DSI tidak menyelesaikan lahan yang menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan, perladangan atau tanah yang telah diduduki dan digarap pihak ketiga. Dan perusahaan tidak memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Tanah terlantar dan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan atau tidak dipelihara serta masa waktu yang diberikan untuk menyelesaikan Hak Guna Usaha tidak lagi terpenuhi, dan Pelepasan Kawasan yang diperuntukkan kepada PT DSI telah batal demi hukum," ungkapnya.

"Izin-izin yang diberikan kepada PT Duta Swakarya Indah tidak lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak lagi sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Siak yang telah ditetapkan. Perusahaan dinilai tidak memberikan Kontribusi dan kemitraan yang baik dengan Masyarakat kabupaten Siak," sambungnya.

Selain itu, Izin Lokasi yang diberikan oleh Bupati Siak sudah habis masa berlakunya dan PT DSI belum menyelesaikan kewajiban pengurusan HGU. Masa IUP yang diberikan terhadap Kelas Kebun PT DSI oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan nilai “IV/Kurang” dengan dasar nilai terendah dalam sub sistem penyelesaian hak atas tanah.

"Pada tanggal 2 Oktober 2015 telah dilakukan Penilaian Kelas Kebun atas nama PT DSI Indah dan berada pada kelas “E” yang merupakan kelas terendah, sedangkan untuk penumbuhan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/koperasi dengan nilai 0," tutur Sunardi.

Menanggapi aksi demo petani sawit, Bupati Siak Alfedri akhirnya menerima perwakilan pengunjuk rasa di ruangan kerjanya. Ada sekitar 10 orang perwakilan pengunjuk rasa yang masuk ke kantor bupati Siak. Sementara, sebagian besar pengunjuk rasa lainnya menunggu di luar pagar kantor bupati Siak.(rls)