Syahri mengatakan bahwa Pengurus DPD F SPTI-K SPSI Riau periode 2021-2026 terlebih dahulu dibekukan berdasarkan SK Nomor : KEP.038/DPP-F.SPTI/KSPI/III/2023. SK ini tentang Pembekuan Pengurus DPD Provinsi Riau dalam Surat Keputusan DPP Nomor : KEP.03/DPP-FSPTI/KSPI/II/2021 dan Pengangkatan Pengurus Caretaker DPD F.SPTI-K.SPSI Riau tanggal 1 Maret 2023.

"Jadi, kepengurusan DPD F SPTI-K SPSI Provinsi Riau dibawah kepimpinan Kasten Harianja yang sah. Bahkan untuk Ketua periode 2021-2026 sudah dipecat/diberhentikan dari anggota F SPTI-K SPSI berdasarkan SK Nomor : KEP.043/DPP F.SPTI-KSPSI/IV/2023),” tegas Syahri.

Disampaikan Syahri, pihaknya juga telah memberitahukan eksistensi keberadaannya ke Disnaker Provinsi Riau dan Disnaker Kota Pekanbaru. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 21 tentang Serikat Pekerja/Buruh serta dan Keputusan Menakertrans Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan SP/SB.

Kemudian, juga sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kemnakertrans Nomor :B.432/PHIJSK/VIII/2022 tentang Pemberitahuan Perangkat Organisasi/Kepengurusan wilayah SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB yang pada pokoknya disebutkan didalam angka 4 huruf b.

“Apabila sudah diberikan pencatatan dan diberi nomor bukti pencatatan, maka diberikan penjelasan bahwa pencatatan tersebut merupakan pencatatan keberadaan organisasi di wilayah tersebut. Dan bukanlah pencatatan pembentukan organisasi SP/SB, federasi dan konfederasi SP/SB melainkan pemberitahuan perubahan kepengurusan organisasi atau pembentukan baru terhadap pengurusan perangkat organisasi tersebut” urainya.

“Jadi jangan keliru bahwa pencatatan/pemberitahuan keberadaan tersebut milik organisasi bukan milik pribadi. Jadi kepengurusan organisasi tersebut hanya menyampaikan perubahan struktur yang bar,” ulasnya.

Dengan demikian Syahri meminta seluruh DPC se-Provinsi Riau, PUK dan anggota tidak melakukan serta melayani pihak-pihak mengatasnamakan DPD F SPTI-K SPSI Provinsi Riau secara ilegal. Hal ini, nantinya akan berakibat ke ranah hukum.

“Kami akan melakukan tindakan hukum secara pidana maupun perdata bagi DPC dan PUK serta anggota yang secara sengaja bekerja sama dengan pihak secara ilegal. Kami juga tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh pihak tersebut,” sebutnya.

Pada kesempatan ini, Syahri menyampaikan, DPD F SPTI-K SPSI Provinsi Riau telah mengganti beberapa Ketua DPC se-Riau melalui Muscalub dan telah memiliki SK yang sah. Di antaranya, Gotlif Pasaribu sebagai Ketua DPC Kabupaten Kampar, Ketua DPC Indragiri Hulu dijabat Hendri Marbun, Ketua DPC Kota Pekanbaru dijabat Imelda Samsi.

Ketua DPC Kabupaten Siak, Unggal Gultom dan Ketua DPC Indragiri Hilir, Supriadi. Untuk DPC Kab Rokan Hilir masih di pimpin oleh H Fuad Ahmad sebagai ketua DPC yang sah.

“Selain nama-nama yang kami sebutkan, untuk tidak mengaku sebagai Ketua DPC di daerah masing-masing,” imbuh Syahri.(*)