"Dalam surat permohonan dukungan ini kami menyampaikan beberapa hal yang menyangkut tentang IUP PT DSI yang diberikan Bupati Siak Arwin AS kala itu yang ditetapkan seluas 8.000 Hektare (Ha). Namun, setelah dilakukan evaluasi, rekomendasi 7 desa dari 3 kecamatan bahwa yang dapat dikelola dari luasan tersebut menjadi 2.369,6 Ha," kata Sunardi.

Hal ini juga dipertegas oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dalam suratnya yang telah dikirimkan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak.

"Surat pengurangan IUP ini telah disampaikan kepada pimpinan PT DSI. Berdasarkan fakta ini, kami meminta kepada Gubri Syamsuar agar memberikan surat rekomendasi atau dukungan agar segera mencabut izin PT DSI," lanjut Nardi.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, Ketua Komisi II dan Ketua Komisi III.

Klaim PT DSI selaku yang memiliki hak atas lahan sesuai izin pelepasan kawasan yang belakangan diketahui seluas 2.369,6 Ha tersebut, Sunardi membeberkan bahwa perusahaan tersebut hingga saat ini masih belum mengurus dan memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU).  

"Ini dibuktikan oleh surat dari Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau nomor HP.01/1517-14/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023. Pada poin pertama dan kedua menyebutkan bahwa berdasarkan data di Kanwil BPN Riau tidak terdapat permohonan HGU atas nama PT DSI," beber Sunardi sambil memperlihatkan salinan surat tersebut.

Selanjutnya, masih dalam surat tersebut juga tertulis bahwa sampai saat ini, Kanwil BPN Riau belum menerima permohonan HGU atas nama PT DSI.-dnr