Tembilahan, Riauin.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II dengan agenda penyampaian laporan reses II sekaligus penutupan masa persidangan II Tahun 2017, Senin (4/9/2017).


Rapat Paripurna yang digelar di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, DR Maryanto didampingi Ketua DPRD, H Dani M Nursalam SPi MSi, serta Wakil Ketua DPRD, DR Ferryandi dan DR Syahruddin.


Hadir saat itu, Bupati HM Wardan, anggota DPRD dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.


Alfian selaku juru bicara yang menyampaikan hasil reses reses II Tahun 2017 anggota DPRD Kabupaten Inhil mengatakan, jika dari aspirasi yang disampaikan masyarakat, kinerja Pemkab Inhil masih belum maksimal.


Setelah mengumpulkan masukan-masukan dari selurub anggota DPRD masing-masing dapil, Alfian membacakan kesimpulan hasil reses.


1. Masih banyak kegiatan/program yang dilaksanakan oleh Dlnas/Badan/Instansl pada tahun 2016 belum maksimal, dan belum mengakomodir apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat baik dari sisi kebutuhan infrastruktur maupun dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.


2. Masih banyak kebun kelapa rakyat yang kondisi saat ini cukup memprihatinkan rusak sebagai akibat interusi air iaut, dan upaya untuk membangun Tanggul, serta Trio Tata Air rangka penyelamatan kebun kelapa rakyat, belum maksimal,


3. Perlunya program perkembangan teknologi dan modernisasi pertanian, sarana Produksi pertanian, perikanan dan perkebunan guna menunjang produktifitas masyarakat, sehingga pada akhirnyadapat meningkatkan ekonomi masyarakat.


4. Masyarakat masih sangat membutuhkan sarana air bersih, seperti pengadaan sumur Bor.


Adapun saran-saran yang disampaikan DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Inhil, Yakni :


1. Seyogyanya apa yang diusulkan masyarakat, baik melalui musrembang atau hasil dari pelaksanaan Reses yang dilakukan oleh anggota Dewan, selalu menjadi acuan oleh SKPD untuk dijadikan skala prioritas dan dituangkan kedalam kegiatan/Program masing-masing SKPD;


2. Pemerintah Daerah diharapkan terus melanjutkan Program Pembangunan Tanggul Perkebunan dan Perbaikan Saluran Air/Normalisasi Parit, untuk menyelamatkan sebagian besar perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir;


3. Pemerintah Daerah diminta untuk selalu memperhatikan tentang kebutuhan dasar masyarakat, sepertinya tersedianya Listrik Desa, Air Bersih/PAH;


4. Pemerintah Daerah diminta agar dapat memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. (Adv/DPRD/)