Jika diakumulasikan pertahun, uang hasil pungutan itu berkisar sekitar Rp200 juta lebih. Awalnya, dana hasil pungutan itu akan diperuntukan untuk kas pemuda dan desa. Namun sampai detik ini uang hasil pungutan tersebut tidak jelas ujung pangkalnya.
Hal tersebut dibenarkan oleh PJ Kades Serosa Nopriadi Hadi Putra saat diwawancarai Riauin.com, Jumat (23/3/2023). "Setahu saya nol persen masuk ke kas desa maupun kas pemuda," kata Putra sapaan akrabnya.
Mestinya menurut Putra, dana tersebut masuk ke kas desa sehingga bisa dicantumkan sebagai sumber pendapatan desa (PADes). 'selama saya menjabat tak ada sepersen pun masuk," ucapnya.
Putra bercerita, pada tahun 2013 lalu diadakan musyawarah bersama yang melibatkan beberapa pihak di desa. Termasuk pihak perusahaan. Bahwa, akan diadakan pungutan sebesar Rp10 ribu bagi truk angkutan yang mengangkut sawit ke pabrik PT TAL.
Uang Rp10 ribu itu akan diperuntukan bagi operasional pemuda dan desa. Dimana, Rp4 ribu untuk kegiatan pemuda dan Rp4 ribu untuk desa. Sementara Rp2 ribu untuk juru pungut.
"Dulunya sempat disetor ke desa. Tapi belakangan ini tak ada lagi. Pungutannya tetap berjalan tapi hasilnya tak ada masuk ke desa" ucap Putra.
Kata Putra, beberapa waktu lalu dirinya pernah menanyakan langsung kepada pihak perusahaan berapa banyak mobil sawit yang masuk ke pabrik tersebut dalam sehari.
"Dulu kami pernah nanya ke pihak perusahaan, dalam sehari sekitar 60 mobil yang masuk. Kalikan saja Rp10 ribu. Ya, ditaksir Rp18 juta perbulan. Tapi kemana duitnya," ujar Putra sembari bertanya.
Juru Pungut Bantah Untuk Desa.
Menelusuri aliran dana pungutan tersebut, riauin.com mencoba menghubungi juru pungut inisial T. Melalui sambungan telepon, T membantah jika dana Rp10 ribu itu untuk pemuda dan desa.
"Dulu memang benar ada untuk desa dan pemuda Rp10 ribu. Tapi sejak kejadian di PT UKM Jake ada penangkapan pungli, maka uang Rp10 ribu kami bulatkan ke dana SPSI. Perjanjian kerjasama kami ada kok dengan pihak perusahaan," kata T.
Senada dengan T, Ketua SPSI Niba Desa Serosa Darwis mengakui, perjanjian antara SPSI Niba dengan pihak perusahaan bahwa uang bongkar muat Rp60 ribu permobil telah disepakati sejak awal. Dan tidak pernah tercantum untuk pemuda dan desa.
"Rp60 ribu permobil itu murni untuk buruh yang terdaftar dalam SPSI Niba. Kalau desa mau juga, ya minta ke perusahaan, jangan minta ke buruh," ucap mantan Kades Serosa ini menegaskan.
Dikatakan Darwis, pihaknya mematok harga bervariasi berdasarkan jenis truk yang masuk ke pabrik. "Kalau truknya manual maka harga yang dipatok sebesar Rp10 ribu perton. Tapi kalau Dumtruk Rp60 ribu permobil," jelas Darwis sembari menyebutkan jumlah buruh SPSI Niba di pabrik tersebut sebanyak 60 orang. -hen
Berita Lainnya
Mantan Anggota DPRD Kuansing Ingatkan Muklisin: Hindari Model 'Naga Bonar' dalam Pilih Pejabat
Plt Bupati Kuansing Mukhlisin Izinkan Kembali Sponsor Jalur
Waktu Menipis, Belanja Pegawai Kuansing Jinak di Atas 60 Persen Jelang UU HKPD 2027
LSM di Kuansing Ingatkan Plt Bupati Mukhlisin Waspadai Lingkaran ‘Penjilat’ Pasca-OTT KPK
Beda Gaya di Acara Pacu Jalur: Plt Bupati Mukhlisin Pilih Tampil Tradisional Tanpa Kacamata Hitam
Pemkab Kuansing Janjikan Hadiah Umrah untuk Kafilah Berprestasi di MTQ Nasional
Mantan Anggota DPRD Kuansing Ingatkan Muklisin: Hindari Model 'Naga Bonar' dalam Pilih Pejabat
Plt Bupati Kuansing Mukhlisin Izinkan Kembali Sponsor Jalur
Waktu Menipis, Belanja Pegawai Kuansing Jinak di Atas 60 Persen Jelang UU HKPD 2027
LSM di Kuansing Ingatkan Plt Bupati Mukhlisin Waspadai Lingkaran ‘Penjilat’ Pasca-OTT KPK
Beda Gaya di Acara Pacu Jalur: Plt Bupati Mukhlisin Pilih Tampil Tradisional Tanpa Kacamata Hitam
Pemkab Kuansing Janjikan Hadiah Umrah untuk Kafilah Berprestasi di MTQ Nasional