RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menggandeng Polda Riau dan BPKP untuk menindak tegas praktik distribusi BBM ilegal serta menelusuri penyelewengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang memicu kebocoran pendapatan daerah. Langkah pengetatan ini dibahas dalam rapat terpadu Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Satgas OPAD) di Kantor Gubernur Riau, Kamis (3/9/2026).

Polda Riau telah bergerak menindak praktik distribusi BBM ilegal sekaligus menelusuri Wajib Pungut (Wapu) yang bertindak sebagai pemasok. Pada saat bersamaan, BPKP diterjunkan untuk mengaudit para Wapu guna mencocokkan data kuota BBM dengan realisasi di lapangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menegaskan bahwa langkah audit ini krusial untuk menutup celah kebocoran anggaran yang selama ini merugikan daerah.

"BPKP akan melakukan audit terhadap Wapu, melakukan penyesuaian data, dan menemukan gap, mana yang hilang yang menjadi potensi pendapatan daerah," ujar Syahrial Abdi.

Selain sektor BBM, evaluasi tim OPAD juga menyoroti hambatan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemprov Riau menilai masih ada ketidakcukupan regulasi dari pemerintah pusat yang menyulitkan daerah dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) optimalisasi penerimaan secara maksimal.

Untuk memperkuat penegakan aturan, Forkopimda Riau dijadwalkan bakal mengumpulkan seluruh pimpinan perusahaan dan pelaku usaha di Riau dalam forum diskusi khusus. Pertemuan tersebut bertujuan memberikan pemahaman tegas mengenai kewajiban kontribusi pajak bagi perputaran ekonomi daerah.

Syahrial Abdi memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha agar tidak mencoba memanfaatkan celah hukum atau melakukan penyelewengan pajak di wilayah Riau.

"Bagi dunia usaha yang patuh, kami berterima kasih, tetapi bagi yang masih bermain-main dengan celah, hari ini celahnya semakin sempit," kata Syahrial Abdi. (Bil)