RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru membutuhkan dukungan dana dari Pemerintah Provinsi Riau untuk menyelesaikan persoalan banjir di wilayahnya. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota menjadi alasan utama penanganan infrastruktur drainase belum bisa berjalan maksimal.

Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menyatakan bahwa perbaikan sistem saluran air membutuhkan alokasi dana yang sangat besar. Di sisi lain, pemerintah kota juga harus membagi anggaran untuk perbaikan jalan rusak dan program prioritas lainnya.

"Tantangannya cukup lumayan dahsyat, pertama tentu terkait anggaran," ujar Agung Nugroho, Kamis (3/9/2026).

Melihat kondisi keuangan yang terbatas, pihak Pemko memilih berinisiatif mendatangi Pemprov Riau agar mendapatkan alokasi bantuan perbaikan, terutama pada saluran air di ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi.

"Makanya kita harus bekerja sama dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau. Karena kalau tidak jemput bola, Pemprov juga mengurus kabupaten kota lainnya, kita juga berharap perhatian dari Bapak Gubernur," kata Agung Nugroho.

Meski menghadapi kendala pendanaan, pengerjaan fisik tetap berjalan di sejumlah titik rawan genangan dengan skala prioritas. Beberapa kawasan yang sedang disentuh perbaikan di antaranya Jalan Paus, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Suka Karya, Jalan Darma Bakti, Jalan Embun Pagi, dan Jalan Srikandi.

Kolaborasi lintas pemerintah ini diharapkan mampu menuntaskan pembenahan aliran air secara menyeluruh dari hulu ke hilir, sehingga risiko banjir yang kerap mengganggu aktivitas warga dapat berkurang signifikan. (Bil)