Dijelaskan Elly sebelumnya, hingga saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi internal dengan Pemkab Siak dan belum mengagendakan pemanggilan PT DSI.

"Kami belum rapat dengan DSI. Baru internal Pemprov dan (Pemerintah, red) Kabupaten Siak. Memang DSI blm memiliki HGU. Untuk permasalahan IUP dan Ilok yang dikeluarkan Bupati Siak, belum kami peroleh info yang pasti. Makanya akan diundang lagi Pemkab Siak," kata dia.

Dia menekankan bahwa secara hukum perusahaan yang tanpa memiliki HGU tidak boleh melaksanakan kegiatan usaha perkebunan.

"Tidak. Tetapi DSI sudah cukup lama memproses HGU ini, sampai saat ini belum selesai-selesai," tegas Elly.

Terkait agenda tersebut, media ini coba mengkonfirmasi ke Bupati Siak Alfedri dan Sekdakab Siak Arfan Usman. Namun keduanya belum memberikan jawaban, pesan sudah terkirim dengan status centang dua abu-abu.

Seperti diketahui, PT DSI bersengketa dengan warga pemilik sertipikat di Desa Dayun, Kabupaten Siak. Lahan seluas 1.300 hektar itu telah dieksekusi oleh PN Siak pada Senin, (12/12/2022) lalu.

Namun, paska eksekusi, terjadi gesekan antara warga pemilik lahan bersertipikat dengan sekuriti outsourcing dari perusahaan yang menimbulkan pertumpahan darah pada Kamis (5/1/2023) lalu.-dnr