Kata dia, memang PT PPLI telah melapor di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), namun hal itu tidak berlanjut di daerah. Seharusnya, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) selaku yang memberikan kontrak kerja ke PT PPLI mensyaratkan wajib lapor perusahaan itu ke Disnakertrans Riau.

"Ini belum dapat kami informasinya, kami akan coba tanyakan kepada PHR yang bertanggungjawab dengan kegiatan PT PPLI. Kami mau tau, ada tidak disampaikan wajib lapor ini. Kalau disampaikan, berarti PT PPLI yang tidak melaporkan. Tapi kalau tidak disampaikan, maka kami akan meminta keterangan PT PHR, mengapa tidak disyaratkan seperti itu, harusnya menjadi persyaratan kontrak," tegasnya.

Terkait hal itu, pihaknya akan segera memanggil PT PHR untuk dimintai keterangan soal keberadaan PT PPLI dan insiden yang menewaskan 3 pekerja dalam tangki pengolahan limbah.

"Kami akan meminta keterangan kepada pihak terkait, termasuk PHR. Karena pemilik tempat kerjanya adalah PT PHR. Kami akan melakukan pemeriksaan, siapa yang nanti akan diperiksa itu nanti menjadi kewenangan penyidik," pungkasnya.

Sementara itu, Public Relationship and Legal Manager PT PPLI, Arum Tri Pusposari ketika dikonfirmasi lagi-lagi bungkam dan seolah alergi dengan pertanyaan wartawan. Pesan sudah terkirim dengan status centang dua biru, tapi dia masih membisu.

Seperti diketahui, insiden kecelakaan kerja yang menimbulkan fatality (kematian) itu menimpa 3 orang karyawan sekaligus yang terjadi di Centralize Mud Treating Facilities (CMTF), Balam Selatan, pada Jumat (24/2/2023) sekira pukul 12.07 Wib. Fasilitas pengolahan limbah ini dikelola PT PPLI.

Adapun ketiga pekerja yang tewas itu yakni Ade Ilham (37), Dedi Krismanto (44), dan Hendri (54).-dnr