Ade kembali menegaskan, bahwa pihaknya sangat perlu menghadirkan Jaffee karena dalam RDP ini membahas hal-hal yang krusial terkait kecelakaan kerja dan hal penting lainnya.

Dalam RDP ini, Komisi V DPRD Riau selain meminta kehadiran Dirut PHR, 4 data Vendor dan Subkontraktor serta data-data pendukung yang dibutuhkan juga diminta dihadirkan. Termasuk menghadirkan pimpinan PT Asrindo Citraseni Satria (ACS) yang karyawannya sudah dua orang tewas di lokasi kerja 

"Berapa jumlah tenaga kerja PHR itu, baik tenaga kerja murninya maupun tenaga subkonnya," tanya Ade.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Dr Hj Karmila Sari S Kom kemudian menanyakan terkait rentetan kecelakaan kerja di PT PHR yang telah menelan 7 nyawa karyawan mitra.

"Apakah kecelakaan ini hal yang biasa atau seperti apa? Apalagi, katanya ini kategori BUMN yang modalnya disupport dari APBN. Apa maksud dan tujuannya, kita mau diskusi-diskusi saja? Lebih baik ditutup dan ditunda saja. DPRD Riau ini jembatannya. Ini nyawa manusia. Ini mengukur kinerja. Malu kita, ini PHR lagi. Dari sisi PHR ini kurang menghormati nyawa manusia," kata Karmila.

Karmila kembali meminta data terkait insiden mematikan itu serta data-data pendukung lainnya. 

"Mana datanya, datanya saja tidak ada. Ini berentet dalam hitungan bulan. Kita tidak mau menyalahkan, apa solusinya. Kita bingung PHR ini inteleklah, gaji dan tunjangan besar, kenapa tidak berpikir," kata dia.

Ia kembali menyoroti terkait mangkirnya Dirut PHR Jaffee A Suardin saat RDP hari ini.

"Kapan pastinya pimpinan itu bisa hadir. Sesuai dengan rekomendasi kemarin, kapan kami bisa mendapatkan data yang kami butuhkan. Kami bagian dari wakil rakyat, kami juga berhak atas data tersebut.

Sementara, pihak PT PHR melalui Corporate Secretary PHR, Rudi ariffianto mengatakan bahwa Dirutnya saat ini sedang menghadiri sebuah kegiatan di Jakarta.-dnr