RIAUIN.COM - Puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan perkantoran Gubernur Riau, Senin (10/10/22).

Dalam orasinya, mereka menuding 
Komisaris dan Direksi Bank Riau Kepri (BRK) Syariah membagi bonus setiap tahun hingga Rp 1 miliar. 

Massa juga mendesak agar Gubernur Riau H Syamsuar untuk segera mengevaluasi bobroknya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik masyarakat Bumi Lancang Kuning ini.

"Kita minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit dugaan adanya bonus yang diterima oleh Komisaris Utama dan para Direksi BRK sekitar Rp 1 miliar per tahun. Hal seperti ini tidak wajar karena hanya menghambur- hamburkan uang dengan memberi secara cuma-cuma, sementara masih banyak masyarakat Riau yang lebih membutuhkan," kata Koordinator Lapangan (Korlap) Ahmad Fauzi dalam orasinya.

Selain itu, massa juga mempertanyakan anggaran bantuan  Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai tidak jelas peruntukannya.

"Sampai hari ini, anggaran CSR tidak ada transparansi, baik itu bantuan biaya siswa, pembangunan sekolah serta bantuan fasilitas rumah ibadah dan lainnya. Kita menduga ada penyimpangan dalam penyaluran dana CSR BRK Syariah ini," ujar dia.

Aksi sempat ricuh karena PMII Riau meminta bertemu dengan Gubri H Syamsuar, namun hanya perwakilan Gubri yang menemui kader PMII tersebut.

"Jika dalam tujuh kali dua puluh empat jam tidak ada tanggapan yang kongkrit PMII akan datang kembali ke depan kantor Gubernur Riau dengan massa yang lebih banyak lagi sampai tuntutan direalisasikan," tutup Ahmad. (nal)