Sejumlah pasal krusial masih dalam tahap diskusi dan revisi yang diselaraskan dengan beberapa referensi dari rapat kerja di kementerian maupun saat mendapatkan informasi ketika Study banding beberapa waktu lalu. 

Untuk menemukan titik temu demi penyempurnaan Ranperda ini, pansus P2A bersama OPD terkait merangkum kembali dan lakukan Kroscek akhir pada setiap kata dan redaksi dalam pasal-pasal yang akan disahkan. Beberapa koreksi yang dilakukan sebatas koreksi berbagai kemungkinan adanya kesalahan penulisan, struktur bahasa dan struktur penempatan pasal sesuai dengan mekanisme kerja P3A kemudian. 

"Yang menjadi fokus kita Perda ini tidak hanya mengatur tentang kasus kekerasan saja. Namun dapat ditambahkan dengan pengaturan hak-hak perempuan dan anak secara umum. Sebelum akhirnya masuk ke pasal yang lebih spesifik," tegas Sekretaris Pansus P2A, Irmi Syakip Arsalan. 

Penambahan beberapa ayat dalam pasal turut dicetuskan oleh Panitia Khusus P2A, pada pasal 16 perlu diberikan penegasan terhadap tanggung jawab pemerintah daerah pada pelaksanaan Perda ini sesuai Tupoksi. 

"Pasal 16 perlu ditambah redaksinya sehingga lebih jelas pembagian tugas dan fungsi OPD. Hal ini juga berkaitan dengan pendanaan di setiap OPD khusus untuk kasus P2A yang terjadi. Sehingga pelaksanaan penanganan dapat dengan segera teratasi," tambah Febriza Luwu. 

Firman sebagai salah satu anggota Pansus P2A turut memberikan pandangan bahwa tidak sedikit adanya penyumbatan dari beberapa sektor pendanaan untuk hal P2A ini, "Kami akan mengevaluasi kembali nantinya di komisi IV terkait transparasi pendanaan ini," ujar Firman. ***