RIAUIN.COM - Bupati Merangin Provinsi Jambi H Mashuri mewajibkan para kepala desa di daerah itu menelurkan inovasi dan kreatif dalam memimpin desanya serta memahami pengelolaan administrasi keuangan pemerintahan dengan baik.

"Saya minta seluruh kades  di Merangin, termasuk yang baru dilantik untuk menyatukan pola pikir, menelurkan inovasi serta kreativitas dalam memimpin desanya. Terlebih dalam pemahaman pengelolaan administrasi keuangan desa," kata Bupati Mashuri saat memberikan pembekalan awal masa jabatan kepala desa di Bangko Kabupaten Merangin, Kamis.

Pentingnya inovasi dan kreatifitas dalam memimpin daerah, kata dia karena saat ini sudah saatnya memberikan pelayanan yang cepat, dan tidak lagi berbelit-belit kepada masyarakat.

Pemkab Merangin tegas bupati, butuh perubahan, pemikiran yang segar, untuk kemajuan daerah, kalau tidak sekarang kapan lagi.

"Jangan lagi ada pelayanan berbelit-belit kepada masyarakat, makanya harus terus berinovasi, kreatif dan melihat kiat sukses daerah lain," kata bupati menegaskan dikutip dari antara.

Secara khusus bupati memberikan pembekalan kepada para kepala desa  dari daerah pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Merangin.

Dikatakan bupati, tidak semua kades yang baru dilantik memahami administrasi keuangan. Untuk itu pelatihan administrasi keuangan itu perlu dilakukan, sehingga para kades bisa mengelola administrasi keuangan desanya dengan baik dan benar.

Sementara  itu Kadis PMD Merangin Andre mengatakan, kegiatan pembekalan kades itu bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada seluruh  kades terhadap fungsi, tugas serta tanggung jawab saat menjabat demi terbentuknya pemerintahan yang kokoh.

Untuk itu sebelum jauh memimpin desa, perlu disiapkan materi-materi yang dibutuhkan selama menjabat sebagai kades.

"Kami akan memberikan materi bersifat aplikatif dan tahun depan akan diberikan pembekalan secara menyeluruh," terang Andre.

Materi-materi pembekalan kades yang disampaikan itu, diantaranya, materi kepemimpinan desa, pengawasan penyelenggara pemerintah desa, mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembentukan peraturan desa. (*)