RIAUIN.COM - Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengundurkan diri usai lolos seleksi tidak diperbolehkan untuk mendaftar kembali untuk satu periode berikutnya.

Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PANRB  No. 28/2021 ayat 5. Sanksi diberikan jika calon PPPK mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK.

Dalam aturan itu, pelamar yang mengundurkan diri tidak diperbolehkan mendaftar kembali pada penerimaan PPPK untuk satu periode berikutnya.

"Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk satu periode berikutnya."

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Satya Pratama mengatakan bahwa aturan itu berarti calon PPPK langsung ditolak ketika ingin mendaftar lagi. Dengan kata lain, tidak bisa registrasi.

"Kalau belum (mendapat NIP) berarti yang bersangkutan tidak bisa ikut penerimaan CASN satu periode. Langsung ditolak SSCASN," kata dia dikutip dari cnnindonesia.

Satya juga berujar apabila PPPK sudah menerima NIP lalu mengundurkan diri, sanksi juga akan diberikan oleh instansi terkait.

"Kalau sudah ditetapkan NIP/NIPPPK maka ada instansi yang mengenakan sanksi tambahan. Ada di pengumuman masing-masing instansi," kata Satya.

BKN sebelumnya mencatat sebanyak 447 PPPK mengundurkan diri usai dinyatakan lolos tahap akhir seleksi. Jumlah itu merupakan data per Senin (25/7), yang terdiri dari 104 orang dalam kategori PPPK Guru Tahap I, 285 orang di PPPK Guru Tahap II, dan 58 orang di PPPK Non Guru.

Diketahui, Tahap I ialah penerimaan PPPK dengan penetapan nomor induk pegawai (NIP) pada Januari 2022. Sementara Tahap II ialah penerimaan PPPK dengan penetapan NIP yang jatuh pada April 2022.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo (almarhum) sebelumnya mewanti-wanti akan mempertegas sanksi bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan PPPK yang mengundurkan diri usai lolos seleksi.

Ia menyebut akan memperketat seleksi demi menghindari kondisi serupa terjadi di periode berikutnya.

"Kami dalam Tim Panselnas bersama BKN dan instansi terkait lainnya akan memperketat proses seleksi hingga CPNS dan PPPK tersebut diterima. Seandainya ada diantara mereka mengundurkan diri seperti yang terjadi saat ini, akan diberi sanksi yang tegas dan berat agar tidak merugikan negara dan memiliki efek jera di kemudian hari," kata Tjahjo di Jakarta, Mei silam. (*)