PEKANBARU, Riauin.com - Maraknya kasus dugaan pungutan liar (Pungli) saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) di beberapa sekolah negeri di kota Pekanbaru mendapat perhatian serius Komisi III DPRD Kota Pekanbaru. Bahkan untuk menindaklanjuti persoalan ini, Komisi III memanggil pihak Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kepala sekolah tingkat SMP se kota Pekanbaru.

Hearing yang dihadiri 39 dari 44 Kepala sekolah di Kota Pekanbaru ini dibuka oleh Ketua Komisi III Nofrizal MM didampingi anggota lainnya diantaranya, Tarmizi Muhammad, Zainal Arifin, Dian Sukheri, Marlis Khasim,Fikri Wahyudi Hamdani, dan turut hadir juga Kadisdik Pekanbaru Andul Jamal.

"Banyak hal yang akan kita bicarakan dalam pertemuan ini, diantaranya kasus dugaan Pungli saat PPDB tahun 2017 yang belakangan mencuat," Ungkap Nofrizal saat hearing di ruang paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (8/8/2017).

Dugaan Pungli yang belakangan mencuat menurut Nofrizal, diantaranya terkait pembelian seragam sekolah, pembelian fasilitas sekolah seperti meja dan kursi dan berbagai modus lainnya.

"Contohnya soal pembelian seragam sekolah, seharusnya ini tidak menjadi sarat masuk sekolah, jangan jadi paksaan apalagi kepada siswa kurang mampu, tetapi beradasarkan kesepakatan bersama, tidak hanya diwakili oleh pihak komite saja," jelasnya.

Sementara itu, Zainala Arifin juga menambahkan persoalan adanya keluhan dari warga terkait penjualan lembaran kerja siswa (LKS) yang masih terjadi di Kota Pekanbaru, dan mempertanyakan terkait program Full Day di Kota Pekanbaru.

Hearing Komisi III dengan Kepsek se Kota Pekanbaru ini juga membahas persoalan yang terjadi saat penerimaan siswa baru tahun 2017 disemua jalur tertutama terkait kuota PPDB masing-masing sekolah.(hrc)