Tembilahan, Riauin.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Bupati Indragiri Hilir (Inhil), untuk mengevaluasi dan memberikan sanksi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kinerjanya lamban.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD, Iwan Taruna terkait dengan hasil hearing atau rapat dengar pendapat bersama OPD mitra kerjanya, yakni Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Inhil, serta Bidang Fisik Bappeda Inhil, Jumat (4/8/2017).

Hearing yang bertujuan untuk membahas tentang keterlambatan kinerja Pemda Inhil di tahun 2017 ini, turut dihadii Wakil Ketua Komisi III DPRD, Edy Harianto Sindrang, Sekretaris Asnawi, Anggota Komisi Zulbahri, Muhamad Sabit, Samino, Adi Candra dan Rahman.

Dikatakan Iwan, hingga Bulan Agustus 2017 ini, progres pembangunan fisik yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhil baru mencapai sekitar 22 persen.

"Itupun progresnya tak jelas yang mana, masyarakat bisa lihat di lapangan kegiatan yang bersumber dari APBD Inhil yang mana yang sudah berjalan, gak ada. Kegiatan yang sudah berjalan itu kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Propinsi Riau," tutur Iwan.

Karenanya, pihak Legislator selaku pengawas eksekutif sangat menyayangkan persoalan yang hampir setiap tahun terjadi, selalu saja kegiatan pembangunan terlambat dan dilakukan diujung tahun.

Dewan menilai, Pemkab Inhil tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Padahal, setiap awal tahun Bupati selalu menyampaikan komitmennya untuk secepat mungkin melaksanakan kegiatan pembangunan. Namun, lagi-lagu hingga di ujung masa jabatannya statemen Bupati Wardan terbantahkan dengan fakta lambatnya dimulai proses pekerjaan.

"Kita tidak ingin pengalaman tahun sebelumnya dengan pembangunan yang menelan dana yang sangat besar tapi hasil yang diharapkan masyarakat tidak sesuai. Pak Bupati harus fokus dong, yang diurus dan diekspos itu kegiatan yang bersumber dari APBD Inhil, bukan yang bersumber dari dana yang lain, yang wajib dulu diurus," tambah Iwan.

Selanjutnya Iwan berharap, Bupati tegas terhadap OPD-OPD yang belum melaksanakan kegiatan sampai hari ini atau OPD yang masih minim progres.

"Kita minta kepada bupati untuk mengevaluasi dan beri sanksi tegas kepada OPD yang lamban, karena bukan hanya tahun ini yang terlambat sebelum-sebelumnya juga begitu, saya rasa Pak Bupati sudah paham dengan karakter masing-masing pejabatnya," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Kembali ditegaskan Iwan, kegagalan para OPD akan berdampak pada kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Kita akan memasuki bulan musim penghujan, kita khawatir kegiatan fisik ini banyak terkendala dan hasilnya banyak yang tidak sesuai, dengan yang kita harapkan," terangnya.

Terakhir, Iwan menegasnya hendaknya Bupati fokus dan serius mengurusi kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersumber pada APBD Inhil agar serapan dan hasil pekerjaan sesuai dengan target dan harapan.

"Fokus dan serius menggarap pekerjaan APBD Inhil, secepatnya kita gesa pekerjaan rumah kita yang masih banyak menumpuk," pungkasnya. (lipo)