RIAUIN.COM - Sekitar 150 mahasiswa Papua dan Papua Barat menggelar demonstrasi untuk menolak pemekaran Papua di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Berdasar pantauan CNNIndonesia.com, Rabu (26/6), puluhan aparat kepolisian berjaga di lokasi demonstrasi. Gerbang utama Gedung DPR juga tampak dipasang kawat berduri.

Massa pun terlihat membawa atribut aksi, salah satunya spanduk bertuliskan, "Menolak Tegas Deklarasi DOB Papua Oleh Bupati Mimika".

Bupati Mimika Eltinus Omaleng sempat mendeklarasikan dukungan rencana daerah otonom baru (DOB) Papua dan otonomi khusus (Otsus) Jilid II. Hal ini dibantah oleh sejumlah aktivis Papua, dan menganggap Eltinus tidak mewakili warga Papua.

"[Kami] menolak pemekaran di Papua, karena tidak memenuhi syarat dan pemekaran akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat adat, atas hak tanah dan kekayaan mereka," ujar aktivis Papua Ambrosius Mulait saat dihubung dikutip dari cnnindonesia.

"Justru adanya pemekaran akan memberikan akses investasi besar-besaran masuk Papua dan pemilik ulayat akan termarginalisasi, tersingkir dari tanahnya," tegas Ambrosius.

Salah seorang orator mengungkapkan tuntutan massa aksi juga bertemu dengan perwakilan Komisi II DPR.

"Komisi II harus terima kami [massa aksi], kalau tidak kami akan tetap di sini," seru orator.

Komisi II DPR telah menyetujui tiga rancangan undang-undang (RUU) daerah otonom baru (DOB) Papua, yang terdiri dari Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan di tingkat satu.

Pengambilan keputusan tingkat satu terhadap tiga RUU itu disepakati oleh semua fraksi. Rapat pengambilan keputusan digelar Komisi II DPR bersama pemerintah dan DPD RI.

Selanjutnya, ketiga RUU ini bakal dibawa ke pengambilan keputusan tingkat dua di sidang paripurna yang bakal digelar Kamis (30/6). Komisi II akan segera menyerahkan hasil keputusan kepada pimpinan DPR. (*)