Sementara itu Hendri menambahkan, Pansus sudah berkoordinasi bersama pihak Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD di Ditjen OTDA Kemendagri RI Jakarta terkait perubahan Tatib DPRD. Hal ini perlu dikoordinasikan lebih dalam lagi bersama pihak bersangkutan lainnya mengenai apa yang akan diterapkan dalam Tatib tersebut sesuai dengan perundang-undangan dan aturan yang berlaku.

"Sesuai dengan hasil pertemuan hari ini keputusan alat kelengkapan DPRD bersifat kolektif kolegial dan kepada bidang administrasi sekretariat DPRD untuk berdiskusi lagi bersama pihak bersangkutan demi kebaikan dalam penyebarluasan Perda dan penyusunan tatib," tambah Hendri.

Berkaitan dengan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda), Rianto berharap ke depannya bisa berjalan dengan lancar dan diterima oleh masyarakat dan di perkuat dalam Tatib DPRD dan di perjelas sedetail mungkin demi kepentingan bersama, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berbagai saran, masukan dan pendapat yang di sampaikan oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan Tatib yang berkualitas, bermutu, berkeadilan dan dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkalis. ***