Pada bagian kedua kategori kerja sama, Pasal 3 (1) KKSD dikategorikan menjadikan kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Pasal 3 (2) kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyeleggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eskternalitas lintas daerah dan penyediaan pelayan publik yang lebih efesien jika dikelola bersama. Pasal 4 ayat (1) Objek KKSD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, H Khairul Umam mengatakan kerja sama dengan pihak luar negeri berpotensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena itu pansus ingin mengetahui secara dalam terhadap potensi yang bisa dihasilkan dari Perda Kerja sama ini.

"Kerja sama yang pernah dilakukan pemerintahan Kota Bandung dalam rangka percepatan pembangunan, baik itu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pariwisata, beserta fasilitas lainnya untuk masyarakat yang pernah dilakukan bersama pihak ketiga sehingga ini bisa kami jadikan referensi bagi Kabupaten Bengkalis kedepan," ujar Surya Budiman.

Untuk diketahui Kota Bandung berbatasan dengan luar negeri dan pernah melakukan kerja sama perdagangan untuk mengembangkan Usaha Mikro Koperasi Menengah (UMKM) dengan Korea Selatan melalui KBRI di Seoul. Pemerintah Kota Bandung belum ada kerja sama dengan pihak perorangan.

"Dengan demikian Pansus Ranperda kerja sama daerah ini perlu melakukan sentralisasi semua bagian kerja sama di sekretariat Daerah," tutur Ardi. ***