"Dengan anjloknya komoditi sawit dari Rp3.200 menjadi Rp2000, kelapa rakyat dari Rp3000 jadi Rp1.700 dan pinang dari harga Rp12.000 anjlok jadi Rp4.000. Harusnya ekonomi masyarakat bisa terbantu jika APBD berjalan maksimal sejak awal tahun, karena para pekerja bisa memanfaatkan pekerjaan proyek pembangunan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun yang terjadi justru sebaliknya, para petani dan buruh tani saat ini menganggur dan tidak punya pilihan pekerjaan yang lain," papar Ferryandi.

Atas dasar pengalaman dan keinginan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, secara maraton DPRD berupaya mengesah APBD sebelum tahun berjalan, agar bisa dilaksanakan pada awal awal tahun.

"Kita berkaca dari pengalaman, jika hanya mengandalkan komoditi perkebunan, masyarakat kita sering mendapatkan kesusahan, karena anjloknya harga komoditi, para petani dan buruh tani seharusnya tidak sampai menganggur kalau ada pekerjaan pembangunan. Untuk itulah kita berupaya sekuat tenaga agar APBD sebagai penstimulus ekonomi kita sah secepat mungkin dengan harapan kondisi seperti yang terjadi saat ini tidak terlalu berdampak pada ekonomi masyarakat kita, karena kalau ekonomi drop, kerawanan sosial juga akan meningkat," jelas Politisi Partai Golkar Inhil itu.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H Syamsuddin Uti dalam kesempatan itu mengatakan, apa yang manjadi keluhan masyarakat melalui wakilnya di DPRD merupakan adalah hal sebenarnya.

"Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan ketua tadi, artinya jika kita ingin menggelar pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kita harus berkorban, karena pada dasarnya Inhil adalah tumpah darah kita bersama, mari kita bangun dengan sekuat tenaga, mari kita kurangi kegiatan kegiatan yang bersifat seremonial," kata Syamsuddin Uti yang disambut tepuk tangan peserta rapat. -adv