RIAUIN.COM - Sebanyak 7.987 ekor hewan ternak dari 14 kabupaten kota di Sumatera Utara terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK). Paling banyak di Kabupaten Batubara.

Jika dirinci, penyakit PMK di Kabupaten Batubara menginfeksi 4.081 ekor ternak, Deliserdang 1.396 ekor, Langkat 1.205 ekor, Serdangbedagai 498 ekor, Asahan 437 ekor, Simalungun(60 ekor.

Lalu Madina 28 ekor, Labuhanbatu Selatan 17 ekor, Tapanuli Selatan 13 ekor, Padanglawas Utara 11 ekor, Kota Medan 137 ekor, Padangsidimpuan 73 ekor, Binjai 28 ekor dan Pematangsiantar 3 ekor.

"Dari hasil monitoring, jumlah penularan PMK mencapai 7.987 ekor, dengan tingkat kematian tetap berjumlah 10 ekor (anakan)," kata Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap, Selasa (14/6) dikutip dari cnnindonesia.

Azhar mengakui penularan PMK cukup cepat. Hewan ternak yang terpapar mayoritas adalah yang digembalakan. Meski demikian, tingkat penyembuhannya mencapai 60 persen di setiap daerah.

"Umumnya digembalakan di tengah perkebunan dan tidak dikandangkan sehingga penularannya cepat sekali," jelas Azhar.

Azhar mengatakan Pemprov Sumut membentuk tim pengendalian di empat zona. Tim langsung menangani di lapangan karena mayoritas ternak yang terinfeksi dipelihara dengan digembalakan di ruang terbuka.

"Kami telah berkoordinasi langsung dengan para distributor untuk ketersediaan obat-obatan," kata Azhar.

Saat Hari Raya Idul Adha yang diperkirakan pada 10 Juli 2022, Pemprov Sumut menegaskan seluruh hewan ternak yang akan dikurbankan harus mendapat SKKH dari dokter hewan yang teregistrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang Terintegrasi Indonesia (iSIKHNAS).

Dia mengatakan Gubernur Edy Rahmayadi sudah mengirim surat kepada seluruh kabupaten/kota. Isinya tentang tata cara penanganan hewan kurban di tengah penyebaran PMK.

"Pertama bagaimana tata cara pemotongan kurban, syarat yang diberlakukan seperti pembersihan dan penanganannya. Akan disosialisasi kepada camat dan kepala desa/lurah, sehingga sampai kepada panitia kurban," ucap Azhar.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis menekankan agar seluruh kabupaten/kota melalui dinas terkait dapat memaksimalkan upaya penanganan dengan mengefektifkan satuan tugas (satgas) yang ada di daerah.

Dia melarang ternak keluar masuk wilayah provinsi. Afifi pun meminta hewan dalam keadaan sehat sebelum dilakukan jual beli melalui surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) serta melakukan pemeriksaan rutin/berkala.

"Mengingat saat ini kita akan menghadapi momen Idul Adha, tentu kebutuhan hewan kurban meningkat. Karenanya seluruh pihak terkait diharapkan berperan aktif melakukan penanganan serta pengawasan," kata Afifi. (*)