RIAUIN.COM- Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby merasa gerah dengan tudingan yang dilontarkan oleh sebahagian politikus Kuansjng kepada dirinya. Suhardiman dituding sebagai penyebab dari keretakan hubungan antara sesama anggota DPRD sehingga kini tidak harmonis lagi.

Menjawab tudingan tersebut, Plt Bupati Kuansing itu mengatakan jika persoalan  DPRD itu merupakan urusan internal dewan. "Jangan dikaitkan-kaitkan dengan  eksekutif," ujar Suhardiman Amby via WhatsApp kepada Riauin tadi malam, Selasa (5/4/2022).

Ia mengaku tidak tau menahu dengan persoalan internal DPRD. "Soal itu Abang tak tau menahu Adinda, tanya pimpinan DPRD aja. Itu urusan internal mereka," sambungnya.

Ditegaskannya, selaku kepala daerah di Kabupaten Kuansing, ia mengaku telah bekerja sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Menurut dia, sampai saat ini daerah yang dipimpinnya tersebut masih dalam keadaan kondusif. Dan tahapan pembangunan berjalan lancar.

"Saya bekerja sesuai peraturan perundangan,  bukan berdasarkan kesepakatan," tegasnya.

Ia menilai, tudingan yang dialamatkan keada dirinya sebagai dalang dibalik retaknya hubungan sesama anggota dewan tersebut merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Apalagi sampai mengkotak kotakan lembaga tersebut sehingga terjadi kubu kubuan didalamnya.

"Nanti kita lihat, kalau ada yang sifatnya pencemaran nama baik, dan atau perbuatan tidak menyenangkan.  Nanti bisa kita proses secara hukum. Kita jadikan hukum sebagai panglima , walaupun langit akan runtuh. Tidak ada kata kesepakatan jika bertentangan peraturan perundangan," ucapnya.

Akhir akhir ini sejumlah politikus di Kuansing tengah menyoroti 'permainan' Plt Bupati Suhardiman Amby dalam mengocok lembaga legiatif tersebut.

Seperti diutarakan oleh politikus dari Partai PPP Drs Darmizar. Ketua PPP Kuansing itu menilai, konflik yang terjadi di internal DPRD saat ini karena diciptakan. Kendati tidak menyebutkan secara spesifik, namun Darmi lantas menjelaskan pangkal terjadinya konflik internal lembaga legislatif itu karena berawal dari koalisi yang dibentuk oleh Plt Bupati di Bukittinggi.

"Ini lucu. Sebab, seorang kepala daerah telah membuat lembaga ini terkotak-kotak. Dengan koalisi yang telah dibentuknya di Bukittinggi atau disebut Koalisi Sanjai.

Senada dengan itu, Ketua PKB Kuansing Musliadi menilai Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby telah terlalu jauh ikut campur urusan internal DPRD Kuansing. Dampaknya, situasi pemerintahan dan daerah tidak kondusif.

Sebagai pimpinan daerah, Plt Bupati, kata Musliadi, tidak etis mengobok-obok atau mengkotak-kotakan para anggota dewan ini. Sehingga terjadi hubungan yang tidak harmonis antar sesama anggota dan juga antar lembaga eksekutif dan legislatif.

Penilaian itu disampaikan langsung Ketua DPC PKB Kuansing H Musliadi, Selasa (5/4/2022) kemarin ketika menanggapi ketidakhadiran para anggota DPRD Kuansing yang tergabung dalam Koalisi Sanjai, yang notabene dilahirkan langsung oleh Plt Bupati Suhardiman Amby. Masing-masing, ada Fraksi Demokrat, Gerindra, PAN dan PDIP.

Dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati 2021 kemarin keempat fraksi tersebut tidak hadir. Sehingga paripurna batal dilakukan.

Informasi yang berhasil dirangkum, keempat ftaksi tersebut tidak hadir karena mereka tidak mengakui paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang telah diputuskan secara musyawarah dan mufakat beberapa hari lalu.

Keempat fraksi ini menilai, pembentukan AKD tersebut cacat hukum. Sehingga mereka tidak akan hadir lagi setiap rapat paripurna apapun sampai pembentukan AKD tersebut konstitusional.-hen