Sedangkan Kajari Tembilahan, Rini Triningsih dalam sambutannya mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Kejaksaan khususnya dalam penegakan hukum, bantuan hukum dan lain-lain, serta melindungi dan mengawal dana desa agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaannya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Kepada seluruh kades agar dapat menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan sebaik-baiknya, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan," pesannya.

Sementara itu, Bupati HM Wardan menekankan bahwa kegiatan tersebut sangat penting diikuti oleh seluruh kades, dalam rangka pendampingan, memberikan pelayanan dan konsultasi hukum untuk penyelesaian-penyelesaian masalah hukum.

"Artinya, dalam rangka pencegahan dini. Jadi, MoU ini bukanlah sebagai hak perlindungan untuk kekebalan hukum bagi kepala desa, tetapi lebih kepada upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan-tindakan hukum terutama dititikberatkan kepada para kades, karena dana yang masuk ke desa tidak sedikit dan datang dari berbagai sumber, yang itu tentunya harus tertuang dalam APBDes," kata Bupati Wardan.

Oleh karenanya, Bupati Inhil yang dikenal agamis ini mengingatkan seluruh kades agar mengikuti kegiatan tersebut dengan serius dan sungguh-sungguh.

"Jangan ada kades yang tidak hadir. Ini wajib dihadiri dan diikuti oleh seluruh kades. bagi yang tidak hadir akan kita undang khusus dan diberikan penjelasan secara khusus," tegas Bupati Wardan.

Apalagi, lanjutnya, kegiatan ini sebagai pembekalan bagi para kades agar dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan bisa berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. -zul