Selain itu lanjutnya, Pemda juga minta perusahaan lokal atau milik BUMD agar ikut andil dalam pengelolaan Blok Rokan. Diharapkan BUMD bisa mengerjakan sumur-sumur tua maupun sumur baru supaya dilibatkan. 

"Selama ini banyak pekerjaan yang bekerja di bawah PHR, banyak kontraktor dari luar dan tenaga kerjanya pun dibawa dari luar Riau," ungkapnya.

Selain itu, mengenai bagi hasil atau PI 10 persen, dari lima kabupaten penghasil di Blok Rokan, agar pembagiannya bisa dihitung sesuai banyaknya produksi masing-masing daerah.

"Penghitungan pembagian PI ini kami harap dihitung sesuai hasil produksi daerah masing-masing. Ini perlu jadi pertimbangan Komisi VII dan PHR," pinta Afrizal.

Dalam pengelolaan Blok Rokan, Afrizal Sintong juga menyoroti dana operasional pengelolaan Blok Rokan yang terlalu besar. Sehingga berdampak kepada  dana bagi hasil yang diterima oleh daerah nantinya.

Oleh sebab itu, Bupati meminta SOP yang dibuat PHR perlu ditinjau kembali. Seperti operasi rig dan semua proyek perlu diaudit betul, karena biayanya terlalu besar supaya dana bagi hasil tidak habis untuk operasional. -rls