Lalu pembangunan jalan lingkar Pekanbaru 16,6 km, peningkatan jalan poros Pulau Bengkalis 18,87 km, DED pembangunan jembatan yang menghubungkan Siak menuju Pulau Padang Kepulauan Meranti 1 dok, pembangunan jalan Simpang Bunut-Teluk Meranti 17,32 km, serta pembangunan Jalan Enok-batas Jambi 22,14 km. 

Lebih jauh Gubri menyampaikan, melalui Dinas Cipta Karya Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan pengembangan SPAM yakni pembangunan SPAM Kawasan Indistri Tanjung Buton (KITB) 1001/detik dan pengembangan infrastruktur persampahan, yaitu pembangunan TPA Regional Pekanbaru-Kampar 1 keg. 

Sedangkan melalui Sumber Daya Air, Pemprov Riau mengusulkan penyediaan air baku yang terdiri dari pembangunan unit intake air baku SPAM KITB 1 unit, pembangunan unit intake air baku SPAM IKK Rupat Utara 1 unit, pembangunan Embung di Kecamatan Pekaitan Rokan Hilir 5 hektare, dan rehabilitasi embung/kolam retensi RTH Kaca Mayang Kota Pekanbaru 0,5 hektare. 

"Sedangkan untuk rehabilitasi jaringan irigasi/rawa kita usulkan peningkatan jaringan irigasi di Rokan Hilir 92 km, peningkatan jaringan irigasi di Indragiri Hilir 72,749 km, serta peningkatan jaringan irigasi di Pelalawan 41 km," jelas Gubri. 

Melalui Perhubungan Darat, Gubri mengusulkan pembangunan sisi darat Pelabuhan Mangkapan 1 unit, pembangunan dermaga 2 dan sisi darat pelabuhan penyeberangan Dumai 2 unit, pembangunan pelabuhan penyeberangan Dakal di Meranti 1 unit, dan pembangunan pelabuhan penyeberangan Ketam Putih di Bengkalis 1 unit. 

"Semoga usulan-usulan ini dapat terwujud," harap Gubri. 

Menaggapi itu, Ketua Tim Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie berharap pandemi segera berakhir sehingga pembangunan juga bisa dilaksanakan dengan normal. 

"Terkait usulan dari pak Gubernur tentu nanti akan kita lihat dan akan kita tidak lanjuti," ujar Syarief. 

Dikatakannya Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Riau dalam rangka mengawasi pelaksanaan pengembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi, BMKG serta Basarnas. 

"Selain itu juga menjawab aspirasi Pemerintah Provinsi Riau terkait pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya melalui APBN," pungkasnya. 

"Kehadirian Komisi V DPR RI kalai ini adalah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Riau terutama dibidang PUPR, perhubungan, desa, BMKG dan Basarnas," tutup Syarief. ***