RIAUIN.COM - Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS), Zaid Burhan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, Kamis (7/10/2021).

Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau.

Kepada Sekdaprof, Zaid Burhan menerangkan bahwa Provinsi Riau termasuk provinsi dengan jumlah kebun sawit yang besar. 

Berdasarkan data dari BPDPKS dari 16,38 juta hektar kebun sawit secara nasional, kebun milik rakyat ada 42 persen. Namun, berdasarkan data Ditjen Perkebunan luas kebun sawit di Riau 3,3 juta hektar. 

"Kebun sawit di Riau paling luas se Indonesia. Sedangkan sawit itu paling besar jumlah berada di Sumatera," kata Zaid, di Ruang Rapat Sekdaprov Riau Kantor Gubernur Riau.

Zaid mengatakan kepala sawit memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara khususnya dalam masa Pandemi Covid-19 karena harga sawit juga cukup tinggi sekitar  Rp2.800 - Rp3.000.

Dilanjutkannya, melalui BPDPKS ini ada beberapa program pemerintah dalam pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit. Program tersebut diantaranya pertama, mendorong peremajaan pohon sawit.

"Ini merupakan komitmen Bapak Presiden Jokowi untuk mendorong peremajaan sawit dengan target pertahun 180 hektar, dan diamanahkan untuk memberikan 30 juta perhektar namun dengan prosedur yang ditetapkan," ujarnya. 

Kedua, adalah program sarana prasarana perkebunan, seperti jalan produksi ataupun bentuk berupa mesin, pupuk, alat pertanian dan lainnya.

Kemudian, ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia yaitu dengan melakukan pelatihan atau pengembangan berkenan kelapa sawit.  Pemerintah juga memberikan beasiswa bagi anak petani sawit dengan jenjang pendidikan D3/S1. 

Melalui dana pungutan ekspor dan kegiatan penyuluhan yang bisa di manfaatkan oleh kampus untuk melakukan penelitian terkini pada sawit.

Sementara itu, Sekdaprov Riau, SF Hariyanto menuturkan bahwa Pemprov Riau tentunya menyambut baik dalam program - program yang akan dilaksanakan oleh BPDPKS.

Ia berharap selain sejumlah program yang telah disampaikan oleh Direktur Keuangan BPDPKS, jalan akses menuju pelabuhan atau daerah yang sering dilalui perlu mendapat perhatian. 

"Inilah, harapan kami pak, ini juga merupakan aspirasi kami atau mohon kiranya pencerahan kepada kami terhadap jalan-jalan yang khusus sering di lalui kendaraan sawit ini pak," tutur Sekdaprov Riau.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Keuangan BPDPKS, Zaid Burhan menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan informasi tersebut pada kementerian teknis serta meminta masukan dari komite arahan.

"BPDPKS ini dibawah kementerian teknis sehingga BPDPKS akan menyediakan dana sesuai arahan dari komite pengarah. Namun, apa yang menjadi masukan dan informasi dari Pak Sekda akan kami sampaikan terkait jalan yang sering dilalui kendaraan pengangkut sawit," tutupnya.

Diketahui, harga kelapa sawit pekan pertama Oktober 2021 mengalami kenaikkan pada setiap kelompok umur.  Jumlah kenaikkan terbesar terjadi pada kelompok umur 10 - 20 tahun sebesar Rp 73,19/Kg atau mencapai 2,63% dari harga minggu lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp 2.860,64/Kg. -dn